Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pasaman

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah calon wakil bupati, Anggit Kurniawan Nasution, dinyatakan tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan narapidana kasus penipuan.

Diskualifikasi Calon Wakil Bupati

Dalam amar putusannya, MK mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution dari pencalonan wakil bupati Pasaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Anggit tidak mengungkapkan latar belakangnya sebagai mantan terpidana, yang diketahui melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa meskipun mantan terpidana yang dihukum di bawah lima tahun penjara tidak perlu menunggu masa jeda lima tahun untuk mencalonkan diri, mereka tetap diwajibkan untuk secara terbuka mengungkapkan status tersebut. Anggit, yang pernah dijatuhi hukuman dua bulan 24 hari, tidak memenuhi kewajiban ini dan lebih memilih untuk menyembunyikannya.

Proses Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari setelah keputusan tersebut diucapkan. Dalam proses PSU ini, Anggit tidak akan diikutsertakan, sedangkan calon bupati pendampingnya, Welly Suhery, tetap berhak untuk ikut serta. KPU juga diminta untuk menyelenggarakan satu kali kampanye atau debat terbuka bagi masing-masing pasangan calon.

Informasi Tambahan

Pilkada Pasaman 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan Welly Suheri-Anggit Kurniawan Nasution meraih 51.828 suara, diikuti oleh pasangan Mara Ondak-Desrizal dengan 49.126 suara, dan pasangan Sabar AS-Sukardi dengan 42.689 suara. Hasil pemilihan ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang mengarah pada keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang.