Latar Belakang Peristiwa Gerakan 30 September 1965

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang terjadi pada malam tanggal 30 Oktober 1965 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini dipicu oleh isu yang beredar mengenai adanya sekelompok jenderal, yang dikenal sebagai Dewan Jenderal, yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

Isu mengenai Dewan Jenderal dihembuskan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mengindikasikan adanya rencana untuk menggulingkan Soekarno. Dalam konteks ini, pada tanggal 26 Mei 1965, Presiden Soekarno mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut dan meminta Menteri/Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, untuk memberikan klarifikasi mengenai keberadaan Dewan Jenderal.

Ahmad Yani menyatakan bahwa tidak ada Dewan Jenderal di dalam tubuh Angkatan Darat, melainkan yang ada adalah Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi) yang bertugas mengurus kenaikan pangkat para perwira senior. Namun, pernyataan ini bertentangan dengan pendapat Brigadir Jenderal Ahmad Soekendro, yang mengonfirmasi bahwa Dewan Jenderal memang ada, tetapi perannya bukan untuk melakukan kudeta, melainkan untuk melawan pengaruh PKI secara politik.

Akibat dari ketegangan ini, Gerakan 30 September dipimpin oleh Letkol Untung, yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal TNI Angkatan Darat dan satu perwira pertama. Peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia, yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran menentang PKI.