Kritik Terhadap Latar Belakang Pendidikan Direksi BUMD di Kota Bekasi

Kota Bekasi - Proses rekrutmen direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (Jeko) Hendrik mengungkapkan keprihatinannya terkait latar belakang pendidikan para direksi yang dianggap meragukan.

Hendrik menilai bahwa pemilihan direksi seharusnya dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan keilmuan dan pengalaman yang relevan. Namun, ia menyatakan bahwa harapan tersebut tampak sulit terwujud karena keputusan akhir tetap berada di tangan Walikota Bekasi.

Contoh Kasus Latar Belakang Pendidikan

Dalam pernyataannya, Hendrik memberikan contoh konkret mengenai beberapa direktur utama BUMD yang memiliki latar belakang pendidikan yang mencurigakan. Ia mengatakan, "Ada yang kampusnya tidak tercantum dalam database Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Ada juga yang memiliki ijazah dari institusi yang pernah ditutup oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikti) karena terlibat dalam praktik penjualan ijazah palsu," ujarnya.

Isu Profesionalisme Panitia Seleksi

Hendrik menilai bahwa kondisi ini merupakan cerminan dari kinerja Panitia Seleksi yang diduga tidak bekerja secara profesional dan berpotensi transaksional. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat posisi direksi BUMD sangat penting dalam pengelolaan sumber daya dan layanan publik di daerah.

Data Investigasi

Berdasarkan data investigasi yang diperoleh, berikut adalah informasi mengenai latar belakang pendidikan beberapa direktur utama BUMD di Kota Bekasi:

• Direktur Utama PDAM: S1 dari kampus yang sudah tutup, STIE Adhy Niaga terkait kasus ijazah palsu.
• Direktur Utama BPRS: S1 tidak tertera di Dikti, S2 dari Assyafiiyah.
• Direktur Utama Migas: S1 tidak tertera di Dikti, S2 tertera di Dikti.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kualitas manajemen BUMD di Kota Bekasi dan perlunya evaluasi dalam proses rekrutmen direksi yang lebih transparan dan akuntabel.