Disparitas Kesehatan Suku Maori: Latar Belakang dan Upaya Perbaikan
Suku Maori adalah kelompok etnis asli New Zealand yang diperkirakan tiba di Aotearoa sekitar 1000 tahun yang lalu, berasal dari wilayah Polinesia bagian timur. Saat ini, suku Maori menyusun sekitar 16,5% dari total populasi New Zealand (Statistics New Zealand, 2018). Meskipun menjadi etnis mayoritas kedua setelah orang Eropa, suku Maori masih menghadapi disparitas kesehatan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya.
Disparitas kesehatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi, gaya hidup, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta pengalaman diskriminasi. Selain itu, dampak dari trauma sejarah kolonial masih dirasakan oleh masyarakat Maori. Sejak kedatangan orang Eropa, suku Maori mengalami penurunan dalam aspek ekonomi dan sosial, yang berpengaruh pada rendahnya pendapatan, kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan, serta stigma negatif terkait sanitasi dan kebersihan.
Masa Kolonial dan Dampaknya
Interaksi pertama antara suku Maori dan orang Eropa terjadi pada tahun 1769 dengan kedatangan James Cook. Pada tahun 1840, Perjanjian Waitangi ditandatangani sebagai kesepakatan formal antara pemimpin Inggris dan kepala suku Maori, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan suku Maori. Namun, sejak saat itu, penjajahan menyebabkan pengalienasian tanah, marginalisasi budaya, dan rasisme, yang berimbas pada penurunan fertilitas dan meningkatnya tingkat kematian masyarakat Maori.
Sistem Kesehatan yang Terpengaruh Kolonialisme
Sistem kesehatan di New Zealand, yang berakar dari nilai-nilai kolonial, menimbulkan tiga isu utama dalam disparitas kesehatan suku Maori. Pertama, struktur organisasi sistem kesehatan sering kali menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Maori, baik secara eksplisit maupun implisit, yang membuat mereka merasa terasing secara budaya saat mencari perawatan kesehatan. Kedua, tenaga medis cenderung kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik dengan pasien Maori, yang berakibat pada kurangnya informasi dan dukungan yang memadai. Ketiga, ada berbagai hambatan praktis, seperti kondisi finansial yang buruk dan masalah transportasi, yang menghalangi akses masyarakat Maori terhadap pelayanan kesehatan.
Pandangan Kesehatan Suku Maori
Masyarakat Maori memiliki pandangan kesehatan yang unik, yang mencakup aspek spiritual, fisik, mental, dan keluarga. Menurut Durie (1985), kesehatan bagi suku Maori lebih dari sekadar kesejahteraan fisik dan mental, melainkan juga melibatkan hubungan budaya yang lebih luas. Perbedaan pandangan ini menciptakan tantangan dalam memahami determinan kesehatan, di mana masyarakat Maori sering kali merasa terpinggirkan dalam konteks layanan kesehatan yang lebih luas.
Perjanjian Waitangi dan Upaya Perjuangan
Perjanjian Waitangi menjadi landasan bagi suku Maori untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai penduduk asli New Zealand. Meskipun perjanjian ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi masyarakat Maori, faktanya belum efektif dalam mengatasi disparitas kesehatan yang ada. Ketidakefektifan ini menyebabkan munculnya 205 klaim pada WAI 2575 di Pengadilan Waitangi terkait kebijakan dan layanan kesehatan.
Inisiatif untuk Mengatasi Disparitas Kesehatan
Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Maori, dengan menekankan pada aspek budaya dan trauma sejarah. Di tingkat lokal dan nasional, layanan kesehatan berbasis komunitas, pelatihan kultural, dan program literasi kesehatan telah dikembangkan. Salah satu inisiatif penting adalah Whānau Ora, yang merupakan pendekatan lintas pemerintah yang berakar pada budaya Maori. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah penyedia layanan kesehatan Maori dari 13 pada tahun 1993 menjadi 240 pada tahun 2004, tantangan seperti kurangnya data kesehatan dan pemahaman budaya masih perlu diatasi.
Pemerintah dan berbagai pihak berkepentingan juga telah menciptakan kerangka kerja untuk mengurangi disparitas kesehatan dan meningkatkan hasil pelayanan kesehatan. District Health Boards (DHB) berperan penting dalam menyediakan konsultasi kesehatan dan menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan penyedia layanan kesehatan.




