Analisis Sejarah Kerja Paksa Daendels dan Pembumihangusan Edet di Gayo

Kemarin, media sosial Twitter di Indonesia ramai membahas tagar #Daendels, yang dipicu oleh sebuah unggahan yang menampilkan foto para pekerja yang sedang membangun jalan Anyer-Panarukan, atau yang sering disebut Jalan Raya Pos. Di bawah foto tersebut terdapat kutipan yang menyatakan bahwa selama pembangunan jalan tersebut, Daendels sebenarnya memberikan upah kepada para pekerja, mandor, dan menyediakan konsumsi. Pernyataan ini diambil dari sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, dalam artikelnya di majalah online Historia.

Kutipan ini menarik perhatian publik karena menantang pandangan umum tentang kekejaman penjajahan Belanda yang sering dikaitkan dengan kerja paksa. Dalam sejarah yang diajarkan, Daendels sering diidentifikasi sebagai tokoh antagonis, sementara doktrin yang ada mengedepankan kebencian terhadap penjajah sebagai dasar pembentukan nasionalisme Indonesia. Namun, informasi yang dibagikan ini mengguncang pemahaman tersebut.

Sebenarnya, informasi mengenai pembayaran upah bagi pekerja bukanlah hal baru bagi para pengamat sejarah yang tidak hanya mengandalkan sumber resmi. Banyak kajian menyebutkan bahwa korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah warisan dari mentalitas feodal penguasa lokal yang berkolaborasi dengan pemerintahan kolonial. Meskipun demikian, minimnya ketertarikan masyarakat untuk mencari kebenaran sejarah secara objektif menyebabkan munculnya kehebohan saat fakta ini terungkap.

Media sosial kini memungkinkan masyarakat untuk langsung berinteraksi dengan para ahli, yang sebelumnya mungkin terkesan terasing. Ketika pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh sejarawan, banyak pengguna Twitter yang menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pelajaran sejarah yang mereka terima di sekolah, dengan komentar-komentar yang mencerminkan rasa frustrasi.

Permasalahan dalam pengajaran sejarah sering kali terletak pada pendekatan yang hitam-putih, di mana perbuatan dianggap baik atau jahat tanpa mempertimbangkan nuansa yang ada. Hal ini terlihat dari reaksi publik yang cenderung menggambarkan Daendels sebagai sosok yang difitnah, padahal ia tetap merupakan pejabat kolonial yang tidak memandang pribumi setara dengan orang Eropa.

Penting untuk dicatat bahwa pengajaran sejarah di sekolah sering kali mengabaikan fakta bahwa saat Daendels menjabat, Belanda sendiri berada di bawah kekuasaan Prancis. Hal ini menunjukkan kompleksitas sejarah yang sering terlewat dalam pelajaran formal.

Sejarawan Onghokham dalam bukunya menyebut Daendels sebagai penguasa pertama yang membawa konsep negara modern ke Hindia Belanda, dengan upaya menghilangkan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Daendels memperkenalkan hukuman mati bagi koruptor, dan berupaya menata kembali struktur pemerintahan yang korup. Namun, kebijakan-kebijakan ini mendapatkan perlawanan dari para penguasa lokal yang kehilangan hak istimewa mereka.

Menariknya, salah satu kebijakan Daendels yang berfokus pada komoditas kopi berujung pada penurunan produksi, yang dikaitkan dengan buruknya hubungan dengan para penguasa feodal. Ketika kekuasaan berpindah ke tangan Johannes van den Bosch, kebijakan yang lebih bersahabat dengan para penguasa lokal diimplementasikan, dan produksi kopi pun meningkat kembali.

Di wilayah Gayo, Belanda membentuk penguasa-penguasa lokal feodal untuk menancapkan kekuasaan kolonial. Hal ini berujung pada gerakan pembumi hangusan edet pada tahun 1946, yang merupakan respon terhadap manipulasi Belanda terhadap adat dan budaya lokal.

Dengan demikian, perdebatan mengenai sejarah Daendels dan kebijakannya menjadi penting untuk memahami dinamika antara penjajah dan masyarakat kolonial, serta dampaknya yang masih dirasakan hingga saat ini.