Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Usai Pertanyaan tentang Program Makanan Bergizi Gratis
Sumber Foto: Sukabumi Update
Konteks Liputan

Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Usai Pertanyaan tentang Program Makanan Bergizi Gratis

SUKABUMIUPDATE.com - Kartu identitas liputan milik seorang jurnalis dari CNN Indonesia dicabut setelah ia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini terjadi pada 27 September 2025, saat Presiden Prabowo tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah melakukan kunjungan luar negeri.

Menurut informasi yang diperoleh, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden telah menginstruksikan kepada wartawan untuk hanya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kunjungan luar negeri Presiden. Pada kesempatan tersebut, Prabowo memberikan keterangan mengenai pertemuannya dengan pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum PBB.

Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa pesan-pesannya diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Namun, setelah memberikan keterangan, ketika ditanya oleh reporter CNN mengenai instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait MBG, Prabowo menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memonitor perkembangan terkait kasus keracunan yang meluas di berbagai daerah.

Setelah pertanyaan tersebut, Biro Pers memanggil reporter CNN yang bersangkutan dan menyatakan keberatan atas pertanyaannya, dengan alasan pertanyaan itu dianggap di luar konteks. Akibatnya, kartu liputan Istana milik reporter tersebut dicabut, yang berarti ia tidak dapat lagi mengakses Istana, tempat yang hanya diperuntukkan bagi wartawan tertentu yang memenuhi syarat.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan tanggapan resmi mengenai insiden ini. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga belum merespons permintaan komentar.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait masalah ini dan saat ini sedang berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat.