Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis Usai Pertanyaan Terkait Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Seorang reporter dari CNN Indonesia mengalami pencabutan kartu liputan Istana setelah menanyakan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tengah menjadi sorotan publik. Insiden ini terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma, setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025).

Pada awalnya, Presiden Prabowo memberikan tanggapan mengenai hasil pertemuannya dengan beberapa pemimpin dunia dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB. Namun, suasana berubah ketika reporter tersebut mengajukan pertanyaan tentang instruksi yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional terkait isu keracunan MBG. Presiden menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk membahas perkembangan tersebut.

Setelah pertanyaan tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memanggil reporter dari CNN Indonesia itu. Mereka berpendapat bahwa pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan konteks acara dan segera mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis tersebut. Kartu liputan Istana merupakan dokumen penting yang memungkinkan jurnalis untuk meliput kegiatan Presiden secara langsung. Tanpa kartu tersebut, wartawan tidak dapat mengakses acara yang diadakan di Istana.

Hingga berita ini diturunkan, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan komentar mengenai insiden tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga belum memberikan tanggapan terkait masalah ini.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) turut memberikan perhatian terhadap kasus ini. Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait insiden tersebut. "Kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak," ujarnya pada Minggu (28/9/2025).

Insiden ini memicu perdebatan publik mengenai batasan kebebasan pers di Istana, terutama ketika pertanyaan yang diajukan jurnalis berhubungan dengan keselamatan masyarakat dalam program-program pemerintah.