LBH Pers Menyatakan Pencabutan Kartu Liputan CNN Indonesia Mengancam Kebebasan Pers

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong, mengkritik tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang telah mencabut kartu identitas liputan reporter Istana dari CNN Indonesia. Pencabutan tersebut diduga terjadi setelah reporter itu mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mustafa mengungkapkan bahwa ia telah menerima informasi mengenai pencabutan kartu identitas tersebut. Jika informasi itu benar, menurutnya, tindakan itu jelas merupakan penghalangan terhadap kerja jurnalistik. "Bila itu benar karena motif pertanyaan MBG, itu penghalangan kerja jurnalistik," ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 28 September 2025.

Ia menilai bahwa pencabutan kartu tersebut merupakan upaya untuk membungkam kemerdekaan pers dan intervensi terhadap kebebasan berpikir para jurnalis yang bertugas di lingkungan kepresidenan. Mustafa khawatir cara-cara yang dilakukan Biro Pers dapat mengubah peran reporter menjadi sekadar penyampai pesan Istana, tanpa memberikan ruang bagi pertanyaan yang kritis.

"Pers harus diposisikan sebagai mitra yang setara, sebagai pengawas dan penyampai informasi. Kami membutuhkan pers yang independen dan tidak bisa diatur oleh siapa pun, termasuk dalam hal pertanyaan yang boleh diajukan," tambahnya.

Mustafa juga menekankan pentingnya informasi yang berkaitan dengan program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk laporan mengenai kasus keracunan yang terjadi pada menu MBG. "Jangan sampai Prabowo tidak mendapatkan informasi karena jurnalis yang ingin bertanya saja tidak diizinkan," ujarnya.

Pencabutan kartu identitas reporter tersebut terjadi setelah reporter CNN Indonesia bertanya kepada Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan instruksi khusus untuk Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelaksanaan program MBG di tengah munculnya kasus keracunan.

Prabowo merespons pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa ia akan memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk membahas masalah tersebut. Ia mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan menekankan agar kasus ini tidak dipolitisasi.

Setelah mengetahui pertanyaan tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden kemudian mencari reporter CNN Indonesia yang bersangkutan dan menyatakan keberatan atas pertanyaan yang dianggap di luar konteks. Akibatnya, kartu identitas liputan Istana reporter tersebut dicabut.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, hingga saat ini belum memberikan komentar resmi terkait pencabutan kartu tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan mengenai masalah ini dan sedang melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait.