Dewan Pers Minta Pemerintah Tidak Batasi Pertanyaan Wartawan Setelah Pencabutan ID Istana

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menanggapi tindakan pencabutan kartu identitas liputan reporter Istana milik seorang jurnalis dari CNN Indonesia. Kartu identitas tersebut dicabut setelah reporter tersebut mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Totok menyatakan keprihatinannya terhadap insiden tersebut, dan menyerukan agar pemerintah tidak membatasi atau melarang wartawan dalam mengajukan pertanyaan mengenai isu-isu terkini. Menurutnya, tugas wartawan adalah untuk menggali informasi yang relevan bagi masyarakat, dan pejabat publik seharusnya siap untuk menjawab pertanyaan dari media.

"Pejabat di mana pun harus siap menjawab pertanyaan publik," ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 28 September 2025.

Totok menegaskan bahwa informasi yang diperoleh oleh wartawan sangat penting untuk masyarakat. Dia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dipandu oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Dia juga meyakini bahwa Prabowo, meskipun sedang berada di luar negeri, pasti memiliki akses untuk mengetahui informasi terkini di dalam negeri.

"Prabowo pasti bisa menjawab 'oh iya nanti kami bahas atau sedang didalami atau apa pun,'" tambahnya.

Apabila alasan pencabutan ID adalah karena kelelahan Prabowo setelah melakukan kunjungan luar negeri, Totok berpendapat bahwa Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden seharusnya tidak melarang wartawan untuk bertanya. Namun, mereka dapat meminta agar pertanyaan tidak terlalu panjang karena pertimbangan waktu yang terbatas.

Totok menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mendukung kemerdekaan pers, terutama karena Prabowo pernah menyatakan komitmennya untuk menegakkan demokrasi. "Jadi enggak ada mencabut-cabut gitu," ujarnya.

Dewan Pers saat ini sedang mendiskusikan masalah ini dan berencana untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu dekat. Totok menekankan bahwa menjaga kemerdekaan pers adalah tugas utama Dewan Pers, dan tindakan yang menghalangi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat diterima.

Dia juga meminta Istana untuk menghormati kerja pers yang profesional, di mana wartawan harus memberikan informasi yang jelas kepada publik setelah melakukan konfirmasi dan uji informasi yang diperlukan.

Insiden pencabutan kartu identitas ini terjadi setelah reporter CNN Indonesia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo mengenai instruksi khusus untuk Badan Gizi Nasional terkait program MBG, sesaat setelah Prabowo tiba dari lawatan luar negeri pada Sabtu, 27 September 2025, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setelah pertanyaan tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memanggil reporter yang bersangkutan dan menyatakan keberatan atas pertanyaannya yang dianggap di luar konteks. Akibatnya, kartu liputan Istana reporter tersebut dicabut, yang merupakan akses penting bagi wartawan untuk meliput kegiatan di Istana.

Hingga saat ini, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan tanggapan resmi mengenai insiden tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, juga belum merespons permintaan konfirmasi dari media.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden ini dan sedang berkomunikasi dengan semua pihak terkait.