AJI Indonesia Mendesak Prabowo untuk Minta Maaf Terkait Pencabutan Kartu Identitas Jurnalis CNN

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengkritik tindakan pencabutan kartu identitas liputan jurnalis CNN Indonesia, yang dinilai sebagai upaya pembungkaman terhadap pers yang kritis. AJI berpendapat bahwa penyensoran ini mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan bahwa pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Menurut Nany, pembatasan materi pertanyaan yang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara merupakan pelanggaran terhadap aturan tersebut. "Kami mengecam keras tindakan represi ini," ungkap Nany dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 28 September 2025.

Nany menambahkan bahwa pencabutan kartu identitas liputan dapat menghambat kebebasan pers, dan menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Biro Pers Istana, telah melanggar hak wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi. Ia menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan penyensoran ini segera dipecat dan diganti.

AJI Indonesia juga menuntut agar Prabowo meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, dengan alasan bahwa kegiatan jurnalistik merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat atas informasi. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak semena-mena dalam mengendalikan, mengontrol, atau membatasi tugas para jurnalis.

Insiden ini bermula ketika seorang reporter CNN Indonesia kehilangan kartu identitas liputan setelah mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo terkait program MBG, setelah Prabowo kembali dari lawatan luar negeri pada 27 September 2025 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Wartawan tersebut bertanya apakah Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional mengenai program tersebut. Biro Pers Istana menilai pertanyaan itu berada di luar konteks, dan kemudian mencabut kartu liputan reporter tersebut.

Prabowo menanggapi pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk memantau perkembangan situasi. "Saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat," ujarnya.

Menanggapi pencabutan kartu identitas tersebut, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengirimkan surat resmi kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 September 2025. Dalam surat tersebut, redaksi CNN Indonesia meminta klarifikasi mengenai alasan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis Diana Valencia. Titin menyatakan, "Kami kirimkan siang ini. Mungkin kawan-kawan BPMI belum membaca." Ia menunggu balasan resmi dari BPMI Sekretariat Presiden.

Titin menjelaskan bahwa petugas BPMI mengambil kartu identitas pers Diana secara langsung di kantor CNN Indonesia, namun tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pencabutan tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah terkait program MBG dan Badan Gizi Nasional, yang tengah menghadapi kasus keracunan di beberapa daerah. "Kita fokus yang penting beresin BGN dan MBG dulu ya," kata Prasetyo usai rapat terbatas mengenai MBG di Gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.