AJI dan LBH Pers Mengecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengungkapkan kecaman terhadap keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV. Pencabutan ID pers ini terjadi setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, DV mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang belakangan ini menjadi perhatian publik akibat adanya kasus keracunan terkait program tersebut. Menurut informasi yang diperoleh dari AJI dan LBH Pers, pihak Biro Istana mengambil ID Istana DV di kantor CNN pada pukul 20.00, dengan alasan bahwa pertanyaan yang diajukan jurnalis tersebut dianggap di luar konteks agenda yang ada.

Merujuk pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pers, pers nasional, termasuk CNN Indonesia, memiliki fungsi sebagai media informasi yang meliputi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tindakan yang dilakukan oleh jurnalis tersebut, termasuk pertanyaannya, sesuai dengan Pasal 6 Ayat D yang menekankan pentingnya pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam hal ini terkait dengan program MBG.

Lebih lanjut, Pasal 18 UU Pers menyatakan bahwa setiap individu yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak-hak pers dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 4 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa pers nasional tidak boleh dikenakan penyensoran atau pelarangan penyiaran, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dalam konteks ini, kode etik jurnalistik juga menekankan pentingnya jurnalis untuk mendapatkan keseimbangan dalam isi berita, termasuk memperoleh pernyataan dari semua pihak terkait, seperti Presiden Prabowo mengenai program MBG yang menjadi salah satu andalannya.