Uni Eropa Siapkan Tiga Strategi Hadapi Ancaman Tarif Trump Terkait Greenland
Sumber Foto: DW.com
Internasional

Uni Eropa Siapkan Tiga Strategi Hadapi Ancaman Tarif Trump Terkait Greenland

Uni Eropa memiliki tiga opsi utama untuk merespons ‘blackmail’ atau ancaman ekonomi dari Trump. Jika mereka tidak mengambil langkah yang tepat, Trump bisa merasa semakin berani untuk mengambil alih Greenland.

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif perdagangan 10% terhadap delapan negara Eropa yang menentang aneksasi Greenland, para pejabat Uni Eropa (UE) mulai mempertimbangkan langkah-langkah respons.

Para pemimpin Eropa memiliki tiga opsi utama:

Menggunakan " Trade Bazooka" atau senjata perdagangan, sebuah instrumen yang belum pernah digunakan sebelumnya, bahkan bisa membatasi akses pasar perusahaan AS di UE.

Menerapkan tarif balasan.

Menangguhkan kesepakatan perdagangan UE-AS, yang bahkan belum berlaku.

Para kepala negara dan pemerintahan UE akan bertemu dalam KTT pada Kamis mendatang (22/01) , sebuah pertemuan darurat untuk menyepakati strategi respons terhadap ancaman Trump.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan, "Eropa tidak akan diintimidasi." Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan, "Kami tidak ingin sengketa perdagangan dengan AS."

Namun kenyataannya, sengketa itu memang terjadi. Setelah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Finlandia menjadi target tarif Trump, negara-negara tersebut sebelumnya mengirim perwakilan militer ke Greenland. Langkah ini sebagai bentuk solidaritas dengan Denmark, yang sejak 1953 menganggap Greenland sebagai negara otonom dalam kerajaannya.

Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial

Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.

Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Deportasi migran ilegal

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.

Foto: Isaac Guzman/AFP

AS mundur dari Perjanjian Paris

Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.

Foto: JIM WATSON/AFP

Hengkang dari WHO

Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.

Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Ganti nama Teluk Amerika

Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).

Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

Rencana setop hibah dan pinjaman federal

Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.

Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images

Larang atlet transgender di olahraga perempuan

Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.

Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP

Pembekuan dana USAID ke 130 negara

Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.

Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance

Satgas DOGE untuk efisiensi

Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.

Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Keinginan AS ambil alih Gaza

Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.

Foto: Khalil Ramzi/REUTERS

Kenaikan tarif impor baja dan alumunium

Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.

Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia

10 foto

Trade Bazooka: Senjata berat ekonomi UE

Di Brussel saat ini, yang ramai dibicarakan adalah "Trade Bazooka", nama slang untuk undang-undang teknis UE yang disepakati pada 2023, secara resmi bernama EU Anti-Coercion Instrument (ACI).

Jika digunakan, ACI memungkinkan Komisi Eropa memberlakukan hambatan perdagangan yang luas terhadap negara manapun yang menjadi target, termasuk pembatasan akses pasar dan larangan investasi asing.

Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin UE memanfaatkannya, tetapi beberapa pemimpin lain, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni, masih ragu.

"ACI memiliki banyak alat yang bisa berdampak jika diterapkan, seperti pengendalian pengadaan atau ekspor bahan penting untuk rantai pasok AS," kata Penny Naas, Wakil Presiden senior German Marshall Fund, kepada DW. "Namun, alat ini membutuhkan waktu untuk diterapkan."

ACI awalnya dibuat sebagai respons terhadap pemaksaan ekonomi Cina terhadap Lituania, negara pendukung kemerdekaan Taiwan dari Beijing. Instrumen ini sejatinya tidak dimaksudkan untuk digunakan terhadap sekutu dekat Eropa.

Ignacio García Bercero, mantan negosiator utama UE untuk kesepakatan perdagangan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) yang gagal terealisasi di bawah pemerintahan Obama dan kemudian dibatalkan setelah Trump terpilih pada 2016, menilai dasar penggunaan ACI sudah terpenuhi.

"Apa yang terjadi sekarang dengan Greenland adalah kasus paling jelas dari pemaksaan," kata Bercero kepada DW. "Ini merupakan ancaman terhadap integritas teritorial negara anggota UE."

Apakah €93 miliar cukup untuk menekan AS?

Salah satu hasil kemungkinan dari KTT UE pada Kamis (22/01) nanti adalah menghidupkan kembali paket tarif timbal balik terhadap produk AS senilai €93 miliar atau sekitar Rp1.82 kuadriliun.

Paket ini awalnya disepakati pada awal 2025 sebagai respons terhadap tarif Trump terhadap berbagai negara di dunia.

Beberapa pihak menilai respons ini akan terlihat lembek di mata Gedung Putih, tetapi Heather Grabbe, peneliti senior di Lembaga think tank Bruegel, meyakini tekanan terhadap ekonomi AS menjelang pemilu tengah periode bisa signifikan.

"Tarif ini dipilih untuk memberikan tekanan pada perusahaan yang bisa melobi Trump, misalnya produsen rokok Amerika," kata Grabbe di Brussels.

"Namun perang dagang timbal balik pada akhirnya juga merugikan Eropa, karena kami cukup berorientasi ekspor," tambahnya. "Banyak barang di AS juga naik harga karena kebijakan tarif Trump, yang akan memengaruhi kandidat Partai Republik menjelang pemilu tengah periode."

Dari tarif ke regulasi: Strategi Eropa terhadap AS

Opsi ketiga adalah mengikuti permintaan kelompok politik mainstream di Parlemen Eropa untuk membatalkan kesepakatan perdagangan 2025 dengan AS menyusul ancaman tarif atas Greenland.

Brussels dan Washington menandatangani kesepakatan pada musim panas 2025, di mana UE setuju menerima tarif 15% saat berdagang dengan AS, bukan 20% seperti yang diumumkan Trump pada apa yang ia sebut "Liberation Day". Sebagai imbalannya, UE sepakat menerapkan tarif nol terhadap AS, dan menunda paket €93 miliar yang sebelumnya direncanakan.

Saat itu, Alberto Alemanno, Profesor Hukum Uni Eropa di Hautes Études Commerciales (HEC) Paris, menyebutnya sebagai "penyerahan ekonomi" oleh UE.

Ia menegaskan bahwa UE kini bisa menekan AS di area yang paling sensitif.

"Pengaruh sebenarnya Eropa bukan dari menyaingi tarif Trump," kata Alemanno. "Pengaruh itu datang dari apa yang paling mengganggu pemerintahan Amerika: standar tinggi Eropa, perlindungan rakyat dan pasar kami, mulai dari perlindungan data, tata kelola akal imitasi (AI), hingga akuntabilitas korporasi global."

"Yang harus dilakukan Eropa adalah memperkuat penegakan aturan dan mengekspor standar regulasinya lebih agresif daripada sebelumnya," tambahnya.

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Yuniman Farid