Tantangan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Tasikmalaya di Era Kepemimpinan CNY

KABAR-SINGAPARNA.COM - Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menaruh harapan besar kepada Bupati Dr. H. Cecep Nurul Yakin (CNY) dalam menuntaskan persoalan klasik yang terus membayangi hari-hari kita: infrastruktur jalan, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, layanan kesehatan dasar, dan mutu pendidikan.

Pertama, Infrastruktur Jalan

Tidak bisa dipungkiri, sepanjang beberapa tahun belakangan ini pembangunan

infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian utama. Jalan rusak yang selama puluhan tahun menghambat aktivitas masyarakat kini mendapatkan perhatian serius.

Walaupun pembiayaan sebagian besar berasal dari skema pinjaman pusat, dan pemerintah daerah hanya menerima manfaat realisasi

fisik, yang paling penting adalah hasilnya dirasakan langsung, konektivitas antarwilayah membaik, biaya logistik turun, dan mobilitas usaha meningkat. Ini bukan prestasi kecil ini adalah kehadiran negara di ruang publik paling kasat mata. Namun prestasi fisik jalan yang memadai harus diimbangi dengan hasil nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Kemiskinan yang Masih Menghantui

Data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya

pada Maret 2025 sebesar 10,15 persen, sedikit menurun dari sebelumnya tetapi tetap berada di kisaran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat yaitu 7,02 persen. Secara regional, ini menempatkan kita di urutan sekitar 10 dari

sejumlah kabupaten/kota di Jabar dalam hal angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah sejauh mana kehidupan masyarakat miskin benar-benar membaik, apakah mereka telah keluar dari garis kemiskinan secara riil, atau hanya terangkat sedikit di atas statistik?

Angka turun sedikit tidak berarti kehidupan mereka berubah signifikan. Data BPS

justru menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan masih

menunjukkan tantangan yang berat di mana ekonomi masyarakat miskin masih sangat rentan.

Di sinilah kritik saya sebagai Ketua DPRD, Semangat menuntaskan kemiskinan

harus setara dengan semangat pembangunan jalan! Infrastruktur boleh cepat, tetapi kemiskinan tidak boleh stagnan. Kita perlu kebijakan ekonomi lokal yang kuat, pengembangan UMKM yang benar-benar menyentuh rakyat miskin, dan jaminan sosial yang efektif.

Ketiga, Kesehatan dan Polemik BPJS

Sektor kesehatan merupakan hak dasar yang tidak bisa diabaikan. Belakangan

muncul masalah serius dimana puluhan ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) di daerah kita dinonaktifkan secara massal akibat pemutakhiran data pusat sekitar 123 ribu warga terdampak langsung.

Pemutakhiran data boleh saja secara statistik menunjukkan bahwa warga miskin secara resmi “berkurang”, yang secara teknis dapat membuat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlihat naik. Tetapi pertanyaannya lebih penting, apakah masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan dan benar-benar mampu

mengakses layanan kesehatan tanpa BPJS?