Syafriyon Perjuangkan Bedah RTLH dan Infrastruktur Jalan dalam Reses DPRD Pessel

KLIKPOS ITIF- Program bedah rumah tidak layak huni serta perbaikan infrastruktur jalan hingga kini masih menjadi kebutuhan vital masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan dan peningkatan ekonomi warga.

Hal ini terungkap saat kegiatan reses masa sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syafriyon, di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat mereka. Fokus utama usulan yang mengemuka adalah program bedah rumah tidak layak huni serta perbaikan infrastruktur jalan pertanian.

Bagi masyarakat setempat, rumah yang layak huni merupakan kebutuhan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pengakuan warga, masih terdapat sejumlah keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

Suci (30), salah seorang warga, berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah melalui dukungan DPRD. Ia mengusulkan agar masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan bedah rumah, pemasangan meteran listrik, hingga pembangunan fasilitas WC yang memadai.

Menurutnya, hunian yang layak akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan lingkungan sehat untuk tumbuh dan belajar.

Hal senada juga disampaikan Ujang (55), warga lainnya yang berprofesi sebagai petani. Ia menegaskan pentingnya perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus peningkatan akses jalan usaha tani.

Bagi para petani, kondisi jalan yang baik menjadi faktor penentu kelancaran distribusi hasil pertanian. Jalan yang rusak kerap menyulitkan mereka membawa hasil panen ke pasar, sehingga berdampak pada pendapatan.

Selain persoalan hunian dan jalan usaha tani, masyarakat juga menyoroti pentingnya akses jalan tembus Labuah-Lansano. Infrastruktur tersebut dinilai sangat mendesak untuk diperbaiki.

Tokoh adat setempat, Jatijis Datuak Gamuyiang Satu, menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses publik yang padat digunakan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Akses tersebut tidak hanya menunjang kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi jalur utama menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaannya sangat vital bagi mobilitas warga.

Ia berharap pada tahun mendatang perbaikan jalan tersebut dapat direalisasikan demi menunjang aktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syafriyon menyatakan bahwa seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, kegiatan reses merupakan agenda resmi penjaringan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan memiliki nilai penting dan akan menjadi prioritas dalam pembahasan program pembangunan.

Namun demikian, Syafriyon juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan terhadap program kerja DPRD.

Salah satu dampaknya adalah terpangkasnya anggaran dana pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, yang sebelumnya menjadi salah satu instrumen utama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

Jika sebelumnya dana pokir setiap anggota dewan berkisar Rp1 miliar, kini nominalnya berkurang menjadi sekitar Rp300 juta. ” Namun, dengan demikian. Saya akan, mencoba memperjuangkan, semoga bisa terwujud,” terangnya.

Pengurangan anggaran tersebut tentu berimplikasi pada jumlah program pembangunan yang dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.