Sanksi Uni Eropa Terganjal, Pelabuhan Indonesia Jadi Fokus Perdebatan

Upaya Uni Eropa (UE) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia, khususnya yang menargetkan pelabuhan dan bank asing yang digunakan untuk penjualan minyak ilegal, menghadapi penentangan signifikan dari beberapa negara anggota. Kondisi ini berpotensi melemahkan paket sanksi terbaru yang diusulkan blok tersebut.

Uni Eropa sedang mempersiapkan paket sanksi terbaru, yang merupakan paket ke-20, terhadap Rusia.

Fokus utama dari sanksi ini adalah untuk membatasi ekspor minyak Rusia dan mencegah penghindaran sanksi yang sudah ada.

Beberapa pelabuhan di luar Uni Eropa, termasuk di Indonesia dan Georgia, menjadi perhatian dalam rancangan sanksi ini.

Tujuan penargetan pelabuhan-pelabuhan ini adalah untuk menutup celah yang digunakan Rusia dalam perdagangan minyaknya.

Proses persetujuan paket sanksi ini menghadapi hambatan karena adanya perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Beberapa negara anggota menyuarakan keberatan atau menyerukan pelonggaran pada aspek-aspek tertentu dari usulan sanksi.

Menurut laporan Bloomberg News pada Rabu, 18 Februari 2026, beberapa negara anggota UE menyatakan keberatan terhadap proposal untuk menghukum pelabuhan di Georgia dan Indonesia. Italia dan Hungaria secara spesifik menyuarakan kekhawatiran terkait pelabuhan Kulevi di Georgia. Sementara itu, Yunani dan Malta juga menyatakan keraguan terhadap sanksi yang akan menyasar sebuah pelabuhan di Indonesia.

Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!

Selain itu, perpecahan juga terlihat dalam usulan hukuman terhadap sebuah bank di Kuba, dengan Italia dan Spanyol menyampaikan keberatan mereka. Sumber yang mengetahui masalah ini, yang berbicara secara anonim, menyebutkan bahwa diskusi internal masih berlangsung.

Mureks mencermati adanya ketidakkompakan ini terjadi di tengah peningkatan ekspor minyak mentah Rusia. Data menunjukkan bahwa Rusia mengekspor 3,82 juta barel per hari minyak mentah dalam empat pekan hingga 19 Oktober, angka tertinggi sejak Mei 2023. Situasi ini menyoroti tantangan UE dalam menjaga kesatuan sikap terhadap Moskow, terutama dalam upaya membatasi pendapatan energi Rusia.