Said Iqbal: Partai Buruh Targetkan Penguatan Kesejahteraan Pekerja di Bali

Latar Media - DENPASAR, NusaBali.com - Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Buruh Provinsi Bali dirangkaikan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten/Kota se-Bali yang digelar di Sanur, Denpasar Selatan, Selasa (24/2) sore.

Kehadirannya menjadi penegasan bahwa Bali dipandang strategis dalam penguatan basis politik kelas pekerja.

Dalam forum konsolidasi tersebut, Iqbal menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan I Made Suyanta di Bali. Ia menekankan perjuangan Partai Buruh tetap diarahkan pada cita-cita terwujudnya negara sejahtera atau welfare state, dengan memperluas representasi politik di parlemen.

Menurutnya, kepemimpinan di daerah harus memastikan perjuangan menghadirkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat berjalan konsisten. “Boleh orang menjadi kaya, tetapi jangan sampai memiskinkan rakyat. Redistribusi kekayaan harus hadir dalam bentuk jaminan sosial yang nyata,” ujar Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga menyoroti pentingnya distribusi kekayaan melalui penguatan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang melindungi produksi dalam negeri. Ia mendorong agar APBN dan APBD, termasuk APBD Bali, diarahkan secara konkret untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, mulai dari rumah sakit, sekolah, fasilitas publik, hingga penguatan sistem jaminan sosial.

Selain agenda ideologis, partai juga memasang target elektoral yang terukur di Bali. Untuk tingkat nasional, ia berharap Bali mampu menyumbang minimal satu kursi DPR RI, meski diakui tidak mudah. Di tingkat DPRD Provinsi Bali, Partai Buruh ditargetkan meraih dua kursi. Sementara di kabupaten/kota, minimal satu kursi di setiap daerah, bahkan membuka peluang dua kursi di sejumlah wilayah.

Keberadaan kursi legislatif, kata dia, menjadi kunci agar perjuangan perlindungan rakyat pekerja dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi. “Dengan kursi DPRD, kita bisa mendorong Perda yang melindungi rakyat, misalnya ketika pariwisata turun, harus ada jaminan sosial agar masyarakat tidak jatuh miskin,” jelas tokoh yang menjadi pemimpin demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja saat itu.

Said Iqbal menegaskan, perjuangan Partai Buruh di Bali mencakup perlindungan menyeluruh bagi pekerja formal maupun informal. Pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, hingga pekerja sektor pariwisata disebutnya sebagai bagian dari kelas pekerja yang harus mendapatkan kepastian perlindungan. Ia juga menyoroti kepastian pembayaran THR dan perlindungan bagi gig worker yang dinilai belum memiliki kepastian status kerja.

Tak hanya isu ketenagakerjaan, pengawasan terhadap program publik seperti jaminan kesehatan gratis, bantuan sosial, hingga pencegahan korupsi APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut menjadi perhatian partai.

Secara khusus, Iqbal menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan I Made Suyanta di Bali. Ia menilai kombinasi keduanya menjadi kekuatan penting bagi pengembangan partai. “Pak Suyanta pebisnis yang punya hati kepada rakyat kecil,” tegasnya.