Penghematan BBM Melalui WFH, Prabowo Beri Arahan

Presiden Prabowo Subianto mengajak anggota Kabinet Merah Putih untuk mempertimbangkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui penerapan kerja dari rumah (Work from Home/WFH) sebagai langkah antisipasi kelangkaan BBM akibat konflik di Timur Tengah yang belum mereda.

Ketegangan politik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat, menyebabkan blokade di Selat Hormuz yang berdampak pada krisis pasokan BBM global. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kelangkaan BBM di dalam negeri, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengurangi konsumsi energi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo menekankan pentingnya penghematan BBM karena kenaikan harga bahan bakar dapat memengaruhi sektor lain seperti pangan. Ia menginstruksikan percepatan langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini, termasuk opsi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mengurangi penggunaan BBM dalam aktivitas harian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa usulan WFH sebagai upaya penghematan energi cukup realistis dan mencerminkan kesadaran krisis pemerintah. Namun, Doli mengingatkan perlunya kajian matang agar kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan publik yang menjadi tugas utama ASN. "Usulan WFH bagi ASN perlu dipertimbangkan matang terlebih dahulu. Pertama, PNS erat kaitannya dengan pekerjaan pelayanan publik. Jangan sampai gara-gara penghematan yang tidak terukur, urusan melayani masyarakat jadi terbengkalai," ujarnya.

Lebih lanjut, Doli menekankan pentingnya pemetaan jenis pekerjaan ASN yang dapat menerapkan WFH dan yang harus dikecualikan. Selain itu, sistem kerja yang meliputi model penugasan, target capaian, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan harus dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan tersebut. "Jangan sampai WFH dimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk kerja asal-asalan karena tidak adanya pengawasan," tambahnya.

Kebijakan penghematan BBM melalui WFH bagi ASN merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat konflik global. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang cermat agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ke depan, pemerintah dan DPR diharapkan dapat bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berimbang demi kepentingan masyarakat luas.