Pemkot Bandung Fokus Percepat Infrastruktur dan Ekonomi Rakyat di Tahun Kedua

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan arah pembangunan Kota Bandung akan difokuskan pada percepatan infrastruktur strategis, penguatan ekonomi rakyat, serta peningkatan serapan tenaga kerja.

Setelah satu tahun membangun fondasi tata kelola berbasis data, fase berikutnya diarahkan pada perluasan dampak nyata hingga tingkat RT dan RW melalui visi Bandung Utama.

Farhan mengungkapkan tahun pertama kepemimpinan menjadi tahap krusial dalam menata sistem, memperkuat basis data kewilayahan, serta merancang intervensi yang sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Kini, kebijakan tidak lagi berhenti pada perencanaan, melainkan masuk ke tahap eksekusi yang terukur dan berdampak langsung.

“Kota Bandung bergerak dari kebijakan menuju aksi nyata. Semua langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar benar-benar menjawab kondisi faktual warga,” ujar Farhan, Jumat (20/2/2026).

Pada awal masa jabatan, Pemkot Bandung menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Inflasi tercatat 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, dan 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.

Di saat bersamaan, persoalan sampah, sanitasi, dan genangan air menjadi tantangan struktural yang membutuhkan penanganan sistematis.

Sebagai respons, Pemkot membangun kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei dilakukan di hampir 9.900 RT di seluruh wilayah kota, menjadikan RT dan RW sebagai simpul utama penyedia data sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga.

Data tersebut kemudian disusun dalam kerangka pembangunan berbasis indikator makro dan mikro, mencakup lima aspek utama: sosial-demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan. Pendekatan ini disebut sebagai pijakan baru pembangunan Kota Bandung yang presisi dan akuntabel.

“Pembangunan tidak boleh berbasis asumsi. Ia harus lahir dari data yang jujur dan realitas yang benar-benar dialami warga setiap hari,” tegas Farhan.

Terminal Cicaheum Catat Lonjakan Keberangkatan Lebaran 2026

Implementasi di tingkat kewilayahan digerakkan melalui Program Prakarsa Bandung Utama. Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan tingkat realisasi anggaran mencapai 96 persen.

Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi motor penggerak pembangunan lokal, termasuk penguatan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai simpul solidaritas sosial.

Dari sisi ekonomi, pergerakan kelas kesejahteraan menunjukkan tren positif. Analisis desil memperlihatkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok desil 6–10 dengan penambahan 4.994 keluarga baru sepanjang September 2025 hingga Februari 2026. Hal ini mencerminkan adanya mobilitas ekonomi di lapisan menengah.

Di bidang ketenagakerjaan, sepanjang 2025 tercatat 5.207 orang berhasil ditempatkan bekerja melalui berbagai skema, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), job fair, program magang, hingga penempatan kerja ke luar negeri.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi menekan angka pengangguran terbuka di Kota Bandung.

Penguatan tata kelola juga ditandai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan akuntabilitas serta disiplin pengelolaan anggaran daerah.

Memasuki tahun kedua, Pemkot Bandung merumuskan tiga pilar utama pembangunan. Pilar pertama berfokus pada infrastruktur strategis dengan target 100 persen Open Defecation Free (ODF) dan akses air aman, penghapusan kawasan kumuh (zero slum area), reduksi 40 persen titik genangan, serta tingkat kemantapan jalan mencapai 95 persen.

Selain memperbaiki kualitas layanan dasar, pembangunan infrastruktur juga dirancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Pilar kedua menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi warga untuk menekan ketimpangan dan memperbaiki gini ratio. Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta perluasan akses ekonomi inklusif menjadi strategi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga merata.

Adapun pilar ketiga menyasar sektor ketenagakerjaan dan mobilitas sosial. Pemkot menargetkan 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 92 persen serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja rentan.

Ekosistem kerja yang inklusif diyakini mampu mendorong mobilitas sosial vertikal warga secara lebih cepat.

Fondasi tata kelola yang telah dibangun pada tahun pertama, kepemimpinan Bandung Utama kini memasuki fase ekspansi dampak.