MPR Dorong Ekonomi Karbon Inklusif untuk Penjaga Hutan dan Masyarakat Adat

37 Dilihat

Belém, Brasil, 11 November 2025 ~ Di tengah semarak transaksi dan pernyataan iklim di Paviliun Indonesia, hadir suara yang mengingatkan agar ekonomi hijau tidak elitis. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa nilai ekonomi karbon harus inklusif dan dinikmati oleh seluruh kalangan, terutama mereka yang terlibat langsung menjaga hutan, mangrove, serta komunitas adat.

“Pasar karbon atau nilai ekonomi karbon yang dikembangkan di Indonesia harus dinikmati oleh seluruh kalangan. Harus inklusif. Jadi, bukan hanya para pelaku di sektor pasar karbon, tapi juga masyarakat yang punya keterkaitan langsung dan partisipasi tinggi terhadap pengelolaan hutan, mangrove, dan lainnya termasuk masyarakat adat,” terang Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno,

Eddy menyebut kelanjutan dukungan politik dari parlemen, mulai dari implementasi Perpres 110/2025 hingga agenda pembentukan regulasi baru seperti UU Pengelolaan Perubahan Iklim, revisi UU Ketenagalistrikan, dan UU Migas—sebagai fondasi agar pasar karbon tumbuh adil, akuntabel, dan berjangka panjang.

KLH/BPLH memastikan desain pasar diarahkan bukan hanya untuk penurunan emisi, tetapi juga perbaikan kualitas hidup: hasil transaksi diproyeksikan mengalir ke pemulihan lingkungan, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat—menciptakan lingkar manfaat yang dapat dirasakan penjaga ekosistem di garis depan.

Galeri Foto