Membangun Tasikmalaya: Sinergi Antara Infrastruktur Fisik dan Kesejahteraan Sosial

KABAR-SINGAPARNA.COM - Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menaruh harapan besar kepada Bupati Dr. H. Cecep Nurul Yakin (CNY) dalam menuntaskan persoalan klasik yang terus membayangi hari-hari kita: infrastruktur jalan, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, layanan kesehatan dasar, dan mutu pendidikan.

Pertama, Infrastruktur Jalan

Tidak bisa dipungkiri, sepanjang beberapa tahun belakangan ini pembangunan

infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian utama. Jalan rusak yang selama puluhan tahun menghambat aktivitas masyarakat kini mendapatkan perhatian serius.

Walaupun pembiayaan sebagian besar berasal dari skema pinjaman pusat, dan pemerintah daerah hanya menerima manfaat realisasi

fisik, yang paling penting adalah hasilnya dirasakan langsung, konektivitas antarwilayah membaik, biaya logistik turun, dan mobilitas usaha meningkat. Ini bukan prestasi kecil ini adalah kehadiran negara di ruang publik paling kasat mata. Namun prestasi fisik jalan yang memadai harus diimbangi dengan hasil nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Kemiskinan yang Masih Menghantui

Data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya

pada Maret 2025 sebesar 10,15 persen, sedikit menurun dari sebelumnya tetapi tetap berada di kisaran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat yaitu 7,02 persen. Secara regional, ini menempatkan kita di urutan sekitar 10 dari

sejumlah kabupaten/kota di Jabar dalam hal angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah sejauh mana kehidupan masyarakat miskin benar-benar membaik, apakah mereka telah keluar dari garis kemiskinan secara riil, atau hanya terangkat sedikit di atas statistik?

Angka turun sedikit tidak berarti kehidupan mereka berubah signifikan. Data BPS

justru menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan masih

menunjukkan tantangan yang berat di mana ekonomi masyarakat miskin masih sangat rentan.

Di sinilah kritik saya sebagai Ketua DPRD, Semangat menuntaskan kemiskinan

harus setara dengan semangat pembangunan jalan! Infrastruktur boleh cepat, tetapi kemiskinan tidak boleh stagnan. Kita perlu kebijakan ekonomi lokal yang kuat, pengembangan UMKM yang benar-benar menyentuh rakyat miskin, dan jaminan sosial yang efektif.

Ketiga, Kesehatan dan Polemik BPJS

Sektor kesehatan merupakan hak dasar yang tidak bisa diabaikan. Belakangan

muncul masalah serius dimana puluhan ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) di daerah kita dinonaktifkan secara massal akibat pemutakhiran data pusat sekitar 123 ribu warga terdampak langsung.

Pemutakhiran data boleh saja secara statistik menunjukkan bahwa warga miskin secara resmi “berkurang”, yang secara teknis dapat membuat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlihat naik. Tetapi pertanyaannya lebih penting, apakah masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan dan benar-benar mampu

mengakses layanan kesehatan tanpa BPJS?

Kesehatan adalah hak konstitusional

rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan. Di sini saya mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih agresif melakukan validasi data sosial ekonomi lokal, dan memastikan bahwa warga yang paling membutuhkan tetap tercover layanan kesehatan tanpa kerumitan administrasi.

Keempat, Tenaga Kerja

Kehadiran program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih serta integrasi dengan SPPG dan Makan Bergizi Gratis membuka peluang baru bagi penyerapan tenaga kerja. Rantai produksi dan distribusi pangan menciptakan ruang kerja bagi masyarakat, termasuk lulusan sekolah yang membutuhkan kesempatan pertama mereka di dunia kerja. Ini adalah langkah positif yang perlu dikawal bersama.

Namun pertanyaannya, apakah Tasikmalaya hanya akan bergantung pada program pusat semata?

Berita daerah Tasikmalaya

Daerah dengan potensi pertanian, perikanan, industri kecil, ekonomi kreatif, dan

tradisi pesantren yang kuat seperti Tasikmalaya seharusnya mampu melahirkan inovasi sendiri dalam menciptakan lapangan kerja. Masyarakat menanti terobosan yang mampu mengembangkan sentra-sentra produksi lokal,

memperkuat wirausaha muda, dan menghubungkan pelatihan kerja dengan

kebutuhan dunia usaha. Inovasi daerah adalah ukuran kemandirian kepemimpinan.

Kelima, Pendidikan dan Mutu Intelektual

Demikian pula dalam bidang pendidikan. Meningkatkan mutu intelektual masyarakat adalah cita-cita besar yang harus terus diperjuangkan. Namun peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan semangat kurikulum dan wacana peningkatan kompetensi.

Infrastruktur pendidikan yang layak juga menjadi syarat utama. Ruang kelas yang aman dan nyaman, fasilitas belajar yang memadai, akses teknologi yang merata, serta sarana pendukung yang baik adalah bagian dari investasi jangka panjang daerah. Tanpa infrastruktur pendidikan yang kuat, sulit berharap lahir generasi yang siap bersaing di era modern.

Tasikmalaya membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyinergikan pembangunan fisik dengan pembangunan sosial. Jalan yang mulus harus diiringi dengan kesejahteraan yang meningkat. Data yang rapi harus sejalan dengan

kenyataan di lapangan. Program nasional harus diperkaya dengan inovasi lokal. Pendidikan yang bermutu harus didukung oleh sarana yang layak.

Akhir Kata, Bupati Dr. H. Cecep Nurul Yakin telah menempatkan prioritas pada pembangunan fisik yang nyata, tetapi tantangan terbesar justru berada pada ranah kesejahteraan sosial, data yang akurat, layanan dasar yang inklusif, dan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai Ketua DPRD, saya menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan pada angka statistik semata. Pemerintah harus hadir secara nyata di setiap lapisan kehidupan rakyat terutama yang paling rentan agar janji pembangunan bukan hanya terlihat, tetapi

dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya.***