Maluku Siapkan Kajian Infrastruktur untuk Pelabuhan Terintegrasi

Latar Media - Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku melakukan kajian infrastruktur secara komprehensif untuk menentukan lokasi pembangunan proyek strategis nasional pelabuhan terintegrasi yang akan menjadi simpul logistik di kawasan timur Indonesia.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa di Ambon, Kamis, menegaskan penentuan lokasi pelabuhan tidak dapat didasarkan pada pertimbangan politik atau keinginan sepihak, melainkan harus berbasis kajian ilmiah dan perhitungan teknis yang terukur.

“Hasil studi menunjukkan Pulau Ambon paling siap secara teknis dibandingkan wilayah lain di Maluku. Kalau bicara infrastruktur besar, tidak bisa asal tunjuk lokasi. Harus dihitung dari sisi efisiensi, konektivitas, dan dampaknya terhadap harga barang,” ujarnya.

Ia menjelaskan kajian infrastruktur dilakukan melalui analisis multi-kriteria yang mencakup aspek kedalaman dan kontur perairan, ketersediaan lahan, akses jalan dan jaringan logistik, konektivitas antarmoda, hingga potensi pengembangan kawasan industri dan perikanan.

Tim teknis juga menganalisis pola distribusi logistik Maluku yang selama ini masih bergantung pada Surabaya dan Makassar. Pola distribusi berlapis tersebut menyebabkan biaya angkut dan bongkar muat meningkat, sehingga harga komoditas di daerah kepulauan relatif lebih mahal.

Kajian turut memperhitungkan jarak distribusi ke pasar utama, volume arus barang, efisiensi biaya logistik, serta potensi terjadinya penanganan barang dua kali (double handling) apabila pelabuhan dibangun jauh dari pusat distribusi. Selain itu, aspek konektivitas dengan Bandar Udara Pattimura dan pelabuhan utama di Ambon menjadi variabel penting dalam penilaian.

Menurut Lewerissa, pelabuhan terintegrasi yang dirancang nantinya tidak hanya melayani bongkar muat peti kemas, tetapi juga mencakup fasilitas logistik terpadu, pelabuhan perikanan, terminal Ro-Ro, serta dukungan energi dan kawasan penunjang lainnya.

“Tujuannya jelas, memangkas rantai distribusi dan menjadikan Maluku sebagai simpul logistik di timur Indonesia,” katanya.

Ia mengakui Pemprov sempat mengusulkan lokasi di luar Ambon sebagai bagian dari upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan hasil kajian teknis, Ambon dinilai lebih unggul karena infrastruktur dasar telah tersedia, pasar terbesar berada di wilayah tersebut, serta memiliki konektivitas langsung antarmoda.

“Kalau dibangun jauh dari pusat distribusi, akan ada penanganan barang dua kali yang justru menambah biaya dan menurunkan daya saing. Tujuan kita menekan harga, bukan menambah beban baru,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov memastikan proyek pelabuhan terintegrasi tidak menggunakan APBD mengingat keterbatasan fiskal daerah. Skema pendanaan diarahkan melalui APBN atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan dukungan perencanaan dari Kementerian PPN/Bappenas agar masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

“Prinsipnya sederhana. Di mana pun dibangun, yang penting di Maluku dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Tapi dasar keputusannya tetap data dan kajian ilmiah,” ujarnya.