KTT Perdana Dewan Perdamaian Bahas Rekonstruksi Gaza, Eropa Menjaga Jarak

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis (19/2/2026).

Forum internasional bentukan Trump itu akan mengumumkan strategi serta pendanaan untuk rekonstruksi Gaza.

Sejumlah sekutu Barat AS memilih menjaga jarak, sedangkan beberapa negara Timur Tengah justru bergabung sebagai anggota pendiri.

Pertemuan ini dipandang krusial karena keputusan yang diambil berpotensi berdampak diplomatik sekaligus politik domestik bagi sejumlah pemimpin dunia.

Trump, yang menjabat sebagai ketua tanpa batas waktu, memuji potensi dewan tersebut. Dalam unggahan di platform Truth Social, ia menulis, “Board of Peace akan terbukti menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah.”

Namun, para pengkritik menilai dewan itu membawa “agenda imperialis”, terlebih karena cakupannya dinilai meluas dan menyaingi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kontroversi juga muncul setelah Trump menawarkan kursi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sama-sama diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang.

Sejauh ini, hanya Netanyahu yang menerima secara resmi, meski ia disebut keberatan atas kehadiran pejabat Turkiye dan Qatar dalam struktur eksekutif Gaza.

Agenda utama Dewan Perdamaian

Lihat Foto

Fokus utama pertemuan perdana ini adalah rencana rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang Israel yang masih berlangsung.

AS diperkirakan akan mengumumkan dana sebesar 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 84 triliun) dari negara-negara anggota untuk mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan kembali Gaza.

Dewan ini juga akan membahas lebih lanjut pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan mengawasi keamanan Gaza sesuai rencana 20 poin pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang.

Rencana itu mencakup gencatan senjata bertahap, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan teknokratik sementara di wilayah Palestina.

Board of Peace kali pertama diperkenalkan secara resmi di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu.

Jared Kushner, menantu Trump sekaligus anggota eksekutif dewan, mempresentasikan visi rekonstruksi Gaza yang mencakup resor pantai dan gedung pencakar langit—gagasan yang dikecam kelompok advokasi Palestina sebagai “imperialis”.

Trump juga menulis pada 15 Februari bahwa negara-negara anggota “telah berkomitmen mengerahkan ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional dan polisi lokal untuk menjaga keamanan dan perdamaian bagi warga Gaza.”

Menurut estimasi PBB, biaya pembangunan kembali wilayah Palestina yang hancur diperkirakan mencapai 70 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.184 triliun).

Meski awalnya dirancang untuk memediasi konflik Israel-Palestina, mandat dewan kini diperluas untuk menyelesaikan konflik global.

Trump menyebut dewan itu akan “menyajikan visi berani bagi warga sipil di Gaza, dan pada akhirnya, jauh melampaui Gaza – PERDAMAIAN DUNIA!”

Gedung Putih mengundang 50 negara untuk bergabung. Sebanyak 35 pemimpin menyatakan minat, dan 26 negara telah menjadi anggota pendiri. Setidaknya 14 negara menolak undangan tersebut.

Eropa terbelah

Uni Eropa menyatakan, tidak akan bergabung karena kekhawatiran atas mandat dewan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menolak hadir. Negara besar seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol juga menolak menjadi anggota.

Meski begitu, Komisioner Mediterania Dubravka Suica hadir sebagai pengamat. Hongaria dan Bulgaria justru bergabung sebagai anggota, dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban—sekutu dekat Trump—hadir langsung.

Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania mengirim perwakilan sebagai pengamat, sementara Presiden Rumania Nicusor Dan hadir secara langsung.

Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo, juga menolak undangan dengan menegaskan bahwa krisis semacam ini seharusnya ditangani oleh PBB.

Tahani Mustafa dari European Council on Foreign Relations mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sekutu Barat AS “bersikeras mempertahankan tatanan berbasis aturan liberal dan multilateralisme yang memberi mereka posisi setara, sedangkan negara-negara Selatan jauh lebih pragmatis dalam dukungan dan bahkan keanggotaan mereka terhadap Board of Peace.”

Timur Tengah dan Asia ramai bergabung

Sejumlah kekuatan utama Timur Tengah bergabung, termasuk Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Turkiye, Yordania, Qatar, dan Kuwait. Dari Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar hadir.

Mustafa mengatakan, “Mitra Timur Tengah menyampaikan bahwa mereka berusaha pragmatis dan melakukan apa yang menurut mereka terbaik untuk Gaza dan menghentikan pertumpahan darah.”

Namun, ia menambahkan, “Kenyataannya, pada akhirnya ini lebih tentang memperkuat hubungan mereka dengan AS, dan supaya tidak membuat seseorang yang temperamental seperti Trump tersinggung.”

Ia juga menyebut, “Negara-negara Timur Tengah juga memiliki rekam jejak yang terkenal tidak selalu menjadi pembela terbaik Palestina, terutama dalam beberapa dekade terakhir.”

Dari Asia Tengah, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hadir. Armenia dan Azerbaijan juga bergabung.

Dari Asia Tenggara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tersebut, bersama Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam.

Pakistan menjadi satu-satunya wakil Asia Selatan, dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif hadir. Sementara itu, India masih meninjau undangan dan belum bergabung.