KLH dan KKP Tingkatkan Pengendalian Iklim Melalui Pengelolaan Ekonomi Karbon Laut

KLH bekerja sama dengan KKP untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pengendalian iklim dan implementasi nilai ekonomi karbon.

Oleh Nikmah Laily Hawa

Diterbitkan 20 Februari 2026, 11:00 WIB

Copy Link

Batalkan

Perbesar

Tanya apapun tentang artikel ini...

Cari

Paling sering ditanyakan

Apa tujuan utama kerja sama antara KLH dan KKP?

Mengapa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengendalian perubahan iklim berbasis laut?

Apa saja manfaat ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memperkuat pengendalian iklim dan implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ary Sudijanto mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang beragam beserta masyarakat pesisirnya.

BACA JUGA: KKP Segel 6 Perusahaan Tanpa Izin di Tegal, Ada Galangan Kapal dan Tambak Udang

BACA JUGA: Tambak Udang Waingapu Ditargetkan Produksi 2027, Investasi Capai Rp 7,2 Triliun

BACA JUGA: KKP Bekali Pengurus Koperasi Nelayan Merah Putih Teknik Pengelolaan Gudang Beku

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 70 persen wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 60 persen penduduk kita tinggal di wilayah pesisir," ujar Ary, melansir Antara, Kamis 19 Februari 2026.

Ia juga menyoroti sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian target iklim nasional.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ekosistem pesisir yang besar memiliki peluang signifikan untuk menjadikan solusi berbasis laut sebagai bagian integral dari upaya pengendalian perubahan iklim.

Dengan potensi sebaran mangrove dan lamun yang besar, Indonesia mampu mengoptimalkan peran ekosistem pesisir sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global.

"Indonesia memiliki sekitar 20-25 persen dari total mangrove dunia dan tutupan lamun yang luas," terang Ary.

Ekosistem tersebut, sambung Ary, tidak hanya berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga sebagai pelindung pesisir, pendukung keanekaragaman hayati, dan penguat ketahanan masyarakat pesisir.

"Dengan pengelolaan dan restorasi yang baik, tumbuhan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan iklim nasional," papar dia.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Perbesar

Sebagai bentuk tindak lanjut, kedua kementerian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup kolaborasi ini meliputi harmonisasi regulasi dan program lintas sektor, integrasi data dan informasi pengendalian perubahan iklim, serta penguatan tata kelola nilai ekonomi karbon di wilayah pesisir dan laut.

Selain itu, kedua kementerian juga akan mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir agar implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

"Kerja sama antara kedua K/L tersebut bertujuan mendukung sinergitas pengendalian perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan dalam rangka implementasi nilai ekonomi karbon dan pencapaian target yang tertuang dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC)," jelas Ary.

Upaya Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor

Perbesar

Selain itu, ia menilai kerja sama ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Ke depannya kerja sama ini juga dapat mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut melalui sinkronisasi program pusat dan daerah serta penguatan peran para pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dalam pernyataan serupa mengatakan, kerja sama itu sejalan dengan mandat KKP dalam memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.

"Komitmen itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang memberikan mandat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan," kata Koswara.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola karbon biru menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan kelautan berkelanjutan.

Perbesar

KKP

SIXtainability

GreenEconomy

KLH

Sektor Kelautan dan Perikanan

Ekonomi Karbon

Iklim

Green Economy

Nikmah Laily Hawa, Devira PrastiwiTim Redaksi

Copy Link