KLH Ajak DPRD Perkuat Kebijakan Pengelolaan Sampah untuk Indonesia Bersih 2029

Devung juga menegaskan, dalam persoalan sampah, kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat harus berkesinambungan.

"Kami menyadari bahwa persoalan sampah memerlukan pendekatan baru yang lebih adaptif. Oleh karena itu, kami akan segera menyesuaikan kebijakan daerah agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, memastikan dukungan regulasi dan anggaran di DPRD mampu menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks di masa depan," tegas Devung.

Forum ini diharapkan dapat membangun sinergi yang memberikan perubahan kerangka berpikir di tingkat legislatif daerah agar lebih progresif dalam menyusun peraturan daerah terkait lingkungan.

KLH/BPLH mendorong DPRD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan setiap daerah memiliki peta jalan pengelolaan sampah yang jelas dan mandiri.

Pada akhirnya, Indonesia bersih dan berkelanjutan 2029 bertumpu pada seberapa kuat kerja sama lintas sektor dan tingkat pemerintahan dalam mengimplementasikan regulasi yang ada dalam bentuk aksi nyata bagi masyarakat.