Kampung Nelayan Merah Putih Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Pesisir NTB
RRI.CO.ID, Mataram – Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Barat (NTB).
Guru Besar Budidaya Perairan Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. Sitti Hilyana, menyebut program tersebut berorientasi pada pemberdayaan nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi di tingkat kampung.
“Program ini sangat strategis dalam rangka memberdayakan masyarakat pesisir dan pedesaan. Selama ini nelayan menghadapi banyak keterbatasan, terutama logistik seperti BBM, modal usaha, dan sarana prasarana tangkap,” ujar Sitti Hilyana di sela sela dialog merajut pangan bumi gora di RRI Mataram, Jum'at, 27 Februari 2026.
Menurutnya, pembentukan koperasi nelayan dalam skema Kampung Nelayan Merah Putih akan memudahkan akses kebutuhan dasar nelayan. Dengan adanya koperasi, nelayan tidak perlu lagi membeli kebutuhan ke lokasi yang jauh atau terjerat pinjaman dari rentenir.
“Koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar nelayan dan memastikan semua tersedia di sana. Jadi nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pihak lain yang selama ini mengambil keuntungan lebih besar,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan mendasar nelayan adalah tingginya biaya logistik, terutama bahan bakar minyak (BBM). Jika BBM tersedia lebih dekat dengan harga yang terjangkau, maka biaya operasional melaut dapat ditekan.
“Kalau kebutuhan seperti BBM disediakan di lokasi dengan harga dasar yang sama, maka biaya nelayan akan jauh lebih rendah karena tidak ada tambahan ongkos transportasi,” ujarnya.
Selain BBM, keterbatasan modal juga menjadi masalah klasik. Melalui koperasi, nelayan diharapkan bisa mengakses pinjaman berbunga rendah untuk menunjang aktivitas melaut maupun kebutuhan sarana tangkap seperti jaring dan peralatan lainnya.
Sitti Hilyana menambahkan, koperasi juga dapat berperan dalam menyerap dan memasarkan hasil tangkapan nelayan. Dengan demikian, harga tidak lagi sepenuhnya ditentukan tengkulak, sehingga nilai ekonomi yang diterima nelayan bisa meningkat.
“Selama ini yang menikmati keuntungan besar sering kali tengkulak. Nelayan hanya mendapatkan nilai ekonomi yang kecil karena harga ditentukan pihak lain. Kalau koperasi hadir dan memasarkan hasil nelayan, pendapatan mereka bisa lebih baik,” ucapnya.
Ia meyakini, jika dijalankan dengan komitmen kuat dari semua pihak, program ini berpotensi menekan angka kemiskinan di wilayah pesisir NTB. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa serta partisipasi aktif masyarakat.
“Program ini bagus, tetapi harus didukung pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Komitmen bersama menjadi kunci agar benar-benar berdampak bagi nelayan,” jelasnya.




