Jerman Soroti Kekurangan Anggaran Pertahanan Prancis di Tengah Ambisi Kedaulatan Eropa

Ketegangan antara Jerman dan Prancis meningkat setelah Berlin secara terbuka menyoroti komitmen anggaran pertahanan Paris. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menilai Prancis belum menunjukkan langkah memadai untuk mewujudkan ambisi kedaulatan strategis Eropa, sebuah konsep yang kerap digaungkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Wadephul menegaskan bahwa komitmen terhadap kedaulatan Eropa harus tercermin dalam kebijakan domestik setiap negara anggota. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan berkelanjutan dari Amerika Serikat agar negara-negara Eropa di NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.

Komitmen Anggaran Pertahanan dan Otonomi Strategis

Pada Juni lalu, negara-negara anggota NATO menyepakati target untuk menaikkan belanja pertahanan dan keamanan hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035. Namun, Wadephul menganggap progres yang dicapai Prancis sejauh ini masih jauh dari cukup.

“Sayangnya, upaya di Republik Prancis juga sejauh ini belum memadai untuk mencapai hal ini,” kata Wadephul pada Senin, 16 Februari 2026. Ia menekankan bahwa Paris dan Presiden Macron perlu siap mengambil keputusan sulit, termasuk kemungkinan pemotongan kesejahteraan, guna menciptakan “ruang bernapas yang dibutuhkan” untuk investasi pertahanan.

Wadephul menyerukan diskusi yang sangat terbuka dan jujur di dalam keluarga Eropa mengenai isu ini, menegaskan bahwa seruan tersebut ditujukan kepada semua negara Eropa.

Perbedaan Sikap dalam Pendanaan Bersama Uni Eropa

Selain isu anggaran pertahanan, ketegangan juga muncul terkait wacana penerbitan eurobond untuk mendanai investasi bersama, termasuk di sektor pertahanan. Presiden Macron kembali menyuarakan dukungan atas gagasan tersebut, sementara Jerman menolaknya karena khawatir utang bersama Uni Eropa akan berubah menjadi beban subsidi tanpa batas bagi negara-negara dengan kondisi fiskal lemah.

Wadephul menegaskan kembali posisi Berlin, menyatakan bahwa target lima persen PDB yang disepakati negara-negara NATO adalah komitmen terhadap kontribusi nasional masing-masing. “Kita juga harus mengatakan kepada semua mitra Eropa kita—dalam semangat persahabatan tetapi dengan kejelasan—bahwa apa yang dijanjikan, lima persen itu, adalah komitmen terhadap kontribusi nasional,” ujarnya.

Berlin juga menantikan pidato Macron pada 27 Februari, yang diperkirakan akan menyinggung isu-isu strategis penting.

Hambatan Proyek Pertahanan dan Kebijakan Lain

Kerja sama pertahanan bilateral antara Jerman dan Prancis turut terganggu oleh perbedaan pandangan dalam proyek jet tempur generasi baru Eropa. Industri dan serikat pekerja Jerman menuduh Dassault Aviation, perusahaan kedirgantaraan Prancis, berupaya mendominasi ketentuan proyek tersebut.

Di luar sektor pertahanan, Prancis juga berupaya memblokir perjanjian dagang Uni Eropa dengan negara-negara Amerika Selatan, sebuah inisiatif yang justru didukung Jerman. Paris juga menentang upaya Berlin dan Roma untuk melonggarkan rencana larangan Uni Eropa terhadap penjualan mobil bensin dan diesel baru pada tahun 2035.

Seorang diplomat Eropa bahkan menyatakan kepada kantor berita AFP pekan lalu bahwa “Poros Prancis–Jerman tidak berfungsi” pada saat ini, mengindikasikan keretakan dalam hubungan bilateral yang krusial bagi stabilitas dan arah kebijakan Uni Eropa.