Jawa Barat Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Infrastruktur

Ringkasan Berita:

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun.

Anggaran itu diperlukan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis menyusul berkurangnya kapasitas fiskal daerah hingga hampir Rp3 triliun

KDM mengatakan tekanan fiskal membuat ruang pembiayaan dari APBD menjadi terbatas, sementara sejumlah proyek prioritas tetap harus berjalan

Skema pinjaman akan disesuaikan dengan masa jabatan KDM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun.

Anggaran itu diperlukan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis menyusul berkurangnya kapasitas fiskal daerah hingga hampir Rp3 triliun.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan tekanan fiskal membuat ruang pembiayaan dari APBD menjadi terbatas, sementara sejumlah proyek prioritas tetap harus berjalan.

“Terus terang saja, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi, di Gedung Sate, Kamis (26/2/2026).

Dedi mengatakan bahwa pinjaman itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur berskala besar seperti underpass, jembatan layang, hingga pengembangan kawasan Puncak II.

Proyek-proyek tersebut membutuhkan anggaran besar yang tidak dapat sepenuhnya ditopang dari belanja rutin APBD.

Menurut Dedi, pinjaman tersebut bersifat terbatas dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.

Skema cicilannya pun telah dihitung dan ditargetkan lunas hingga 2030.

“Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” katanya.

Dedi memastikan pinjaman ini diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur besar yang dinilai mendesak dan berdampak langsung terhadap konektivitas serta pertumbuhan wilayah.