Hunian Vertikal Bersubsidi untuk Buruh di Bekasi Segera Direalisasikan

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Usulan kaum buruh di Kabupaten Bekasi agar mendapatkan hunian bersubsidi khusus di sekitar kawasan industri, mulai ditindaklanjuti. Pemerintah tengah mengkaji skema pelaksanaan program, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan, hingga penentuan lokasi.

”Sudah ada titik temu, dalam artian sudah ada tindak lanjut langsung dari peme­rintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP), dan sudah ditinjau langsung oleh Pak Wamen (Wakil Menteri). Hasilnya positif,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka­bupaten Bekasi Ade Sukron Anas, saat dihubungi, Jumat 20 Februari 2026.

Ade beserta jajaran anggota dewan lainnya turut mendampingi kunjungan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di lokasi yang rencananya akan dibangun hunian vertikal bagi kaum buruh. Lokasinya berada di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Ade mengatakan, hunian vertikal bagi kaum buruh ini merupakan inisiatif dari Kon­federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Usulan itu disampaikan ke­pada pemerintah pusat de­ngan dukungan pemerintah daerah. Usulan ini dianggap relevan dengan pembangun­an rumah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

”Namun, di saat semakin terbatas lahan maka penggunaan hunian vertikal yang di­tawarkan. Maka KSPSI meng­ajukan untuk dibangun tower untuk karyawan, mi­nimal bagi mereka yang bisa mengakses rumah murah dari pemerintah,” ucap dia.

Dari kunjungan tersebut, kata Ade, lahan yang diusulkan telah tersedia. Lokasinya pun terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan industri. Bahkan, rencana ini berkembang dengan wacana membuka pintu tol baru di dekat hunian buruh ini untuk memudahkan be­kerja.

Meski begitu, perlu bebe­ra­pa tahapan lainnya agar program hunian bisa tereali­sasi, termasuk skema pembangunan dan pembiayaan.

Kualitas hidup

Sebelumnya, rencana ru­mah susun bagi kaum buruh telah didiskusikan oleh Kementerian PKP bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta para perwakilan buruh. Rencana hunian dinilai pen­ting untuk menekan beban pengeluaran pekerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, 20% upah para pekerja habis untuk biaya sewa rumah atau kamar kontrakan. Di sisi lain, upaya untuk mengakses program rumah bersubsidi justru me­nambah pengeluaran mereka, mengingat lokasinya jauh dari tempat kerja. Hal itu ber­dampak pada tingginya bia­ya transportasi dan waktu tempuh harian.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra mengata­kan, masih banyak pekerja yang menghadapi keterba­tasan akses terhadap hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial, khususnya yang berlokasi dekat dengan kawasan industri. Oleh karena itu, pengembangan huni­an bersubsidi di kawasan industri menjadi solusi strategis.