Gubernur Koster: Insentif Pecalang Tertunda hingga 2027-2028 karena Fokus Infrastruktur

BULELENG, KOMPAS.com - Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa rencana pemberian insentif bagi pecalang se-Bali belum dapat direalisasikan.

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan program tersebut baru bisa dijalankan pada tahun 2027 atau 2028.

Koster menyebut, keterbatasan fiskal dan prioritas anggaran yang saat ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis.

Pernyataan itu disampaikan Koster saat menyerahkan bantuan seragam kepada Pecalang Desa Adat Buleleng di Setra (Kuburan) Adat Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (7/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, seorang pecalang menagih janji Koster yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 terkait pemberian insentif bagi pecalang.

104 Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Ini

Artikel Kompas.id

Menanggapi hal itu, Koster menjelaskan bahwa skema pemberian insentif masih dalam tahap perhitungan. Pemerintah Provinsi Bali merencanakan insentif sebesar Rp 50 juta untuk setiap desa adat.

Jika diakumulasi untuk seluruh desa adat di Bali, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 75 miliar.

“Mudah-mudahan di tahun 2027 atau 2028 bisa direalisasikan insentif untuk pecalang se-Bali, Rp 50 juta tiap desa adat untuk insentif pecalang."

"Memang itu rencananya, kami programkan ini. Cuma tahun ini belum bisa jalan, karena yang harus diperbaiki banyak sekali,” ujar dia.

Koster menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama tertundanya realisasi insentif.

Saat ini, Pemprov Bali memprioritaskan penyelesaian proyek infrastruktur vital, salah satunya pembangunan jalan shortcut Singaraja–Mengwitani.

Untuk menyelesaikan pembebasan lahan proyek tersebut, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar yang harus dibayarkan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

“Pembebasam lahan shortcut, Rp80 miliar harus dibayar tahun 2026 akhir sampai 2027 awal. Shortcut tidak boleh berhenti,” kata Koster.