G20 Tolak Kebijakan Tarif Trump Tanpa Kehadiran AS

Dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang bersejarah di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025), para pemimpin ekonomi terbesar dunia mengeluarkan pernyataan politik yang tegas: mereka menolak kebijakan unilateralisme 'America First'. Deklarasi G20 secara eksplisit menantang kebijakan tarif impor tinggi yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump, yang ironisnya memilih absen dari pertemuan ini.

Keputusan G20 untuk mengadopsi deklarasi di awal pertemuan, tanpa kehadiran satu pun pejabat tinggi dari pemerintahan AS, adalah sinyal pembangkangan yang jelas. Deklarasi tersebut berjanji untuk menangani 'langkah-langkah perdagangan sepihak yang tidak sesuai' dengan aturan main Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ini adalah pukulan telak bagi Donald Trump, yang berulang kali mengabaikan kerangka kerja forum tersebut demi memaksakan kebijakan proteksionis. Absennya Trump dan pengabaiannya terhadap G20 hanya memperkuat narasi bahwa AS di bawah kepemimpinannya sedang menjauhi kerja sama global.

Fragmentasi Ekonomi Global dalam Sorotan

Kecaman G20 terhadap kebijakan tarif Trump didasarkan pada kekhawatiran mendalam mengenai stabilitas ekonomi. Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya 'ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi global'. G20 menegaskan bahwa ancaman terhadap ekonomi global harus dihindari, termasuk 'ancaman atau penggunaan kekuatan untuk memperoleh akuisisi teritorial'.

Para pemimpin dunia menegaskan, "Kami menegaskan keyakinan kami pada kerja sama multilateral untuk secara kolektif mengatasi tantangan bersama."

Kekhawatiran G20 ini bukan tanpa dasar. Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini hanya mencapai 3,2 persen --jauh di bawah rata-rata prapandemi COVID-19 sebesar 3,7 persen. IMF secara spesifik memperingatkan bahwa ketidakpastian tinggi saat ini sebagian besar disebabkan oleh dampak tarif proteksionis yang diberlakukan Trump.

Bahkan, menjelang KTT ini, pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang menghadiri G20 untuk pertama kalinya, harus menyelesaikan paket ekonomi besar-besaran untuk meringankan beban kenaikan harga domestik dan dampak lanjutan dari tarif AS yang lebih tinggi.

Ketegangan Geopolitik Menghiasi Afrika Selatan

Selain pertarungan dagang melawan AS, KTT ini juga diwarnai ketegangan geopolitik, terutama antara Jepang dan China.

PM Jepang Sanae Takaichi menggunakan kesempatan G20 untuk menegaskan pentingnya tatanan internasional berbasis aturan, di tengah memburuknya hubungan dengan Beijing menyusul komentarnya baru-baru ini tentang Taiwan. Takaichi, anggota parlemen pro-Taiwan, mengindikasikan potensi respons yang melibatkan Pasukan Bela Diri Jepang jika terjadi serangan militer terhadap Taiwan.

China, yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang (mengingat Presiden Xi Jinping juga absen), segera merespons. Dalam pembicaraan bilateral dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Li dan Ramaphosa sepakat bahwa kedua negara akan saling mendukung dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti mereka, termasuk terkait isu Taiwan --sebuah bantahan terselubung terhadap pernyataan Takaichi.

Di tengah ketidakhadiran Presiden AS, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir. Meskipun demikian, sorotan politik dan ekonomi tetap tertuju pada Trump. Ironisnya, setelah menentang keras semangat G20, Trump dijadwalkan akan memimpin pertemuan puncak G20 tahun depan yang akan digelar di resor golf miliknya di Miami, Florida.