DPUPR Grobogan Usulkan Anggaran Rp1,76 T untuk Infrastruktur 2027

Latar Media - GROBOGAN, LINGKAR TV – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/DPUPR Grobogan mengusulkan anggaran sebesar Rp1.767.629.361.000 (Rp1,76 triliun) untuk rencana kerja tahun 2027.

Usulan ini diprioritaskan guna menangani infrastruktur dasar yang mendesak, terutama perbaikan jembatan kritis dan pengendalian banjir.

Paparan usulan tersebut disampaikan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Rapat Jembatan Peganjing, Selasa (24/2/2026).

Kepala DPUPR Grobogan Een Endarto, menjelaskan bahwa besarnya angka tersebut didasari oleh luasnya cakupan wilayah dan tingginya tuntutan publik akan kualitas jalan dan jembatan.

Mengingat keterbatasan APBD, pihaknya kini mulai bergerak mencari sumber pendanaan alternatif.

“Mengingat keterbatasan anggaran, maka DPUPR Grobogan berupaya untuk mendapatkan anggaran dari berbagai sumber,” ujar Een saat ditemui, Rabu (25/2).

Sumber dana yang diincar meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah, Inpres Jalan dan Irigasi, hingga skema pinjaman pihak ketiga.

DPUPR Grobogan: 42 Titik Jembatan Berstatus Kritis dan Runtuh

Sektor jembatan menjadi poin paling krusial dalam usulan ini. Data DPUPR menunjukkan sebanyak 15,72 persen jembatan di Grobogan saat ini dalam kondisi tidak mantap.

Tercatat ada 42 jembatan yang berada dalam kondisi kritis dan runtuh dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp84 miliar.

Selain itu, terdapat 83 jembatan rusak berat yang memerlukan dana sebesar Rp107,9 miliar. Jika ditotal, kebutuhan penanganan jembatan pada tahun ini saja menyentuh angka Rp191,9 miliar.

Target Jalan Mantap dan Pengendalian Banjir

Selain jembatan, penanganan sungai sepanjang lebih dari 2 juta meter juga menjadi fokus utama DPUPR Grobogan untuk meminimalisasi ancaman banjir.

Meski capaian penanganan pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 88,47 persen, intervensi lanjutan di tahun 2027 dinilai tetap mendesak.

Untuk sektor jalan kabupaten, dari total panjang 942,389 kilometer, pemerintah menargetkan 86,72 persen dalam kondisi mantap pada akhir 2027. Proyeksi dana yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut adalah sekitar Rp652,51 miliar.

Kebutuhan anggaran besar juga membayangi sektor sanitasi dan drainase. Guna menangani jaringan drainase sepanjang 922 kilometer, diperlukan proyeksi anggaran hingga Rp1,433 triliun. Sementara untuk pemenuhan layanan air minum dan sanitasi 100 persen, dibutuhkan dana lebih dari Rp1,2 triliun.

Penerapan Skala Prioritas dan Ekonomi Inklusif

Menanggapi usulan jumbo tersebut, Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi Baperida Grobogan, Candra Yulian Pasha, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak lagi sekadar menggunakan asas pemerataan, melainkan berbasis skala prioritas.

Candra menekankan pentingnya ekonomi inklusif, di mana pembangunan harus berpihak pada wilayah yang rentan, terisolasi, dan membutuhkan intervensi darurat.

“Usulan anggaran DPUPR tahun 2027 diharapkan tidak hanya realistis secara fiskal, tetapi juga terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh,” tegas Candra. (Ahmad Abror –