DPRD NTT Kunjungi Belu, Bahas Infrastruktur dan Pendidikan di Perbatasan

Kunker DPRD NTT di Atambua Bahas Infrastruktur, Kemiskinan, dan Pendidikan

: Bupati Belu, Willybrodus Lay didampingi Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves bersama Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT di Ruang Kerja Bupati Belu, Rabu (25/2/2026)

Oleh MC KAB BELU, Kamis, 26 Februari 2026 | 16:58 WIB - Redaktur: Juli - 216

Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Belu menerima kunjungan kerja (kunker) strategis Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Rabu (25/2/2026). Pertemuan di Ruang Kerja Bupati Belu itu membahas solusi konkret atas persoalan infrastruktur, sosial, dan pendidikan di wilayah perbatasan RI–RDTL.

Bupati Belu Willybrodus Lay yang didampingi Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves menegaskan penanganan longsor di ruas jalan KM 6 dan KM 7 menjadi prioritas. Jalur provinsi tersebut merupakan urat nadi transportasi masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Belu.

"Di Kabupaten Belu masih ada titik kritis longsor di jalan KM 6 dan KM 7 yang harus segera ditangani. Pengentasan kemiskinan juga bukan hanya tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah," ujar Willybrodus.

Ia menambahkan, optimalisasi potensi daerah perlu digerakkan, salah satunya melalui program konservasi penanaman pohon sengon sebagai solusi ekonomi berbasis lingkungan. Bupati juga mendorong adanya kuota khusus bagi putra-putri Belu di universitas ternama sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Semuel Halundaka menyatakan komitmen mendukung percepatan penanganan bencana di Belu. Pihaknya siap memproses dokumen pengusulan ke BNPB untuk langkah rekonstruksi pascabencana.

“BPBD Provinsi adalah rumah bagi BPBD kabupaten. Kami siap merespons cepat dan berkoordinasi dengan gubernur untuk petunjuk teknis di lapangan. Kebutuhan logistik juga tersedia dan siap didistribusikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak memastikan pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi.

Pertemuan ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Belu. Pertama, percepatan perbaikan jalan provinsi KM 6 dan KM 7 untuk menjamin keamanan transportasi. Kedua, penguatan perlindungan sosial melalui koordinasi logistik bencana yang terintegrasi dengan provinsi. Ketiga, terbukanya peluang ekonomi melalui program konservasi sengon. Keempat, peningkatan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Belu agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri delegasi DPRD Provinsi NTT dan jajaran pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu. Sinergi lintas level pemerintahan tersebut diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, sekaligus mewujudkan masyarakat Belu yang lebih sejahtera, mandiri, dan tangguh bencana.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id