DPRD Bangkalan Tekankan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi

Latar Media - RadarBangkalan.id – Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Bangkalan menjadi sorotan tajam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menilai pengelolaan PAD belum maksimal dan berpotensi mengalami kebocoran, terutama pada sektor pajak restoran, retribusi pasar, dan pendapatan dari parkir.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, menyatakan bahwa optimalisasi PAD merupakan isu penting yang sedang dibahas bersama pihak eksekutif.

Hal ini dianggap mendesak mengingat keterbatasan fiskal daerah yang mengharuskan pemerintah meningkatkan pendapatan dari sektor yang sudah ada.

“Beberapa potensi pendapatan belum tergarap maksimal. Tahun ini, pendapatan daerah harus ditingkatkan,” tegas Fatkurrahman, Senin (6/5/2025).

Salah satu sumber PAD yang dinilai tidak tergarap dengan baik adalah pajak restoran dan rumah makan.

Fatkurrahman menyebutkan, lemahnya pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan menjadi salah satu penyebabnya.

Bahkan, penggunaan alat tapping box untuk merekam transaksi kerap diakali oleh pengusaha kuliner.

“Kami mendorong agar pengawasan terhadap restoran dan rumah makan lebih diperketat agar potensi pajaknya tidak bocor,” ujarnya.

Selain itu, sektor pasar tradisional juga menjadi sorotan. DPRD menilai retribusi pasar belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.

Karena itu, pihak dewan berencana melakukan pemetaan ulang potensi pendapatan dari pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan.

“Kami akan sisir potensi dari setiap pasar. Ini butuh kerja sama dan kedisiplinan agar pendapatan bisa meningkat,” tambah Fatkurrahman.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Diskop Umdag Bangkalan, Achmad Siddik, mengakui bahwa kontribusi pasar terhadap PAD belum maksimal.

Namun, ia memastikan bahwa pihaknya telah menyusun strategi untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan, salah satunya dengan transformasi digital.

“Kami akan menerapkan sistem digital seperti QRIS yang bekerja sama dengan bank daerah. Selain itu, kami sedang membahas penerapan timbangan ternak dan pengelolaan parkir di pasar,” jelasnya.

Peningkatan PAD menjadi fokus utama DPRD dan pemerintah daerah di tengah tantangan keuangan.