Dewan Kalteng Minta Infrastruktur Pendidikan Ditingkatkan untuk Digitalisasi

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang penerapan sistem pembelajaran berbasis digital, terutama di kawasan perdesaan dan wilayah terpencil.

Ia menilai, penerapan digitalisasi pendidikan tidak akan berjalan maksimal apabila fasilitas dasar seperti listrik dan jaringan internet belum tersedia secara merata di seluruh sekolah.

Tomy mengungkapkan, masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung. Temuan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, serta Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau.

“Masih ada sekolah yang mengalami kendala pasokan listrik dan akses internet. Ini persoalan mendasar yang perlu segera ditangani agar proses pembelajaran tidak terganggu,” ucapnya, Sabtu (7/2/2026).

Ia menuturkan, upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pendidikan harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur yang merata, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah pelosok.

Tomy turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kalteng yang telah menghadirkan sejumlah solusi, seperti penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk membantu sekolah yang sulit dijangkau jaringan.

Meski demikian, ia menekankan pemenuhan fasilitas pendukung pembelajaran digital perlu menjadi prioritas bersama, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Program digitalisasi membutuhkan kesiapan yang matang. Ketersediaan listrik dan internet harus dipastikan sejak awal agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar,” tegasnya.

Tomy juga mendorong pemerintah daerah menyusun langkah penanganan secara terencana dan berkelanjutan, khususnya terkait pemerataan fasilitas pendidikan.

Ia berharap, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, siswa di wilayah terpencil dapat menikmati kualitas pendidikan yang setara dengan peserta didik di daerah perkotaan.

“Pelajar di pelosok berhak memperoleh akses pembelajaran yang sama. Hambatan seperti ini harus segera diatasi agar tidak menghambat kemajuan pendidikan,” tutupnya.