Dedi Mulyadi Usulkan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Jabar

Latar Media - Akurat Banten - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dengan mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur penting.

Kebijakan tersebut diambil setelah kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaporkan mengalami penurunan hingga sekitar Rp3 triliun.

Kondisi ini membuat ruang anggaran dalam APBD 2026 menjadi terbatas dan berpotensi menghambat sejumlah proyek strategis.

Beberapa proyek yang terancam tertunda di antaranya pembangunan Jalur Puncak II serta sejumlah underpass dan jembatan layang di berbagai wilayah.

Dedi menyampaikan bahwa keputusan mengajukan pinjaman bukanlah pilihan ideal, namun menjadi langkah realistis agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.

"Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," ujar Dedi.

Ia menegaskan bahwa pinjaman tersebut telah dirancang dengan skema yang terukur dan tidak akan menjadi beban jangka panjang bagi daerah.

Menurutnya, pelunasan pinjaman ditargetkan selesai pada tahun 2030 dan dibatasi hanya dalam masa kepemimpinannya.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ujarnya.

Dedi juga memastikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menuntaskan proyek-proyek prioritas yang memiliki dampak besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber pendanaan pinjaman tersebut direncanakan berasal dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank BJB.

Pemilihan skema sindikasi dinilai penting untuk menjaga keseimbangan likuiditas, khususnya bagi bank pembangunan daerah agar tetap stabil dalam menyalurkan pembiayaan.

Di sisi lain, DPRD Jawa Barat telah menerima dokumen resmi dari gubernur terkait rencana pinjaman tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyebut langkah ini sebagai opsi yang rasional dalam kondisi fiskal yang menantang.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," kata Iswara.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, terkait penyusunan APBD di tengah keterbatasan keuangan daerah.

Selain itu, DPRD memastikan bahwa seluruh proses tetap mengikuti regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.

Hingga saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun tersebut masih berada pada tahap komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif.

Tahapan berikutnya akan berfokus pada proses teknis, termasuk mekanisme pencairan dana dan pengawasan penggunaannya.