Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp 2 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Jabar hingga 2030

Latar Media - Penulis: Tim Pikiran Rakyat

Editor: Muhamad Firdaus Ramadhan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. /Istimewa/

Daftar Isi

Tak urgen

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Kehilangan transfer ke daerah hampir Rp 3 triliun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melakukan pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun tahun ini. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar hingga 2030.

Dedi mengakui pinjaman daerah tersebut akan diaju­kan kepada bank bjb. Selanjutnya pemerintah akan menyicil pinjaman tersebut hingga 2030 mendatang.

“Saya jujur saja. Tahun ini, saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar," ujar Dedi usai penanda­tanganan lima kesepakatan di Gedung Sate, Bandung, Kamis 26 Februari 2026.

Dedi memaparkan, pinjaman itu akan digunakan untuk membangun ruas jalan di kawasan Puncak II Bogor, jembatan underpass serta jembatan layang dengan ska­la proyek-proyek besar.

"Kan itu cicilannya sampai 2030, selama saya memimpin gitu loh. Jadi tidak boleh le­bih. Nanti ada beberapa tempat yang kita bangun underpass dengan biaya yang relatif lumayan dan terus te­rang saja untuk mewujudkan itu, karena alokasi Pemda Pro­vinsi Jawa Barat meng­alami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Dae­rah Jabar Herman Suryatman mengatakan, rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut masih dalam pembahasan internal Pemprov Jabar. "Masih dalam pembahasan," ucapnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ke­tua DPRD Jabar MQ Iswara yang juga ditemui di Gedung Sate mengatakan, pihaknya sudah menerima surat peng­ajuan pinjaman daerah dari Gubernur Jabar.

"Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ke­mungkinan Pemprov Ja­bar akan melakukan pinjam­an daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD," ujar Iswara.

Ia menjelaskan, dalam su­rat tersebut, Gubernur Jabar menyampaikan rencana tambahan pinjaman Rp 2 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan lanjutan.

Soal sumber pendanaan, kata Iswara, skemanya mela­lui sindikasi. Iswara membeberkan kemungkinan pinjaman berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bersama bank bjb.

"Dari mana Rp 2 triliun itu? Kemungkinan dari sindikasi antara SMI dan bank bjb. Tadi Pak Gubernur me­nyebut­kan bank bjb," kata­nya.

Iswara juga mengingatkan agar skema pembiayaan tidak membebani satu pihak saja. Pasalnya, jika hanya mengandalkan bank bjb, dikhawatirkan dapat meme­ngaruhi likuiditas bank dae­rah tersebut meng­ingat nilainya cukup besar.

"Kalau hanya bank bjb tentu dikhawatirkan ini memengaruhi li­kuiditas bank bjb karena besar kan. Kemungkinan ini PT SMI bersama bank bjb," ujarnya.

Tak urgen

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi tidak setuju dengan rencana Gubernur Jabar yang hendak meminjam dana untuk biaya pembangun­an infrastruktur daerah. Menurut dia, tindakan ini akan menyebabkan persoalan baru untuk fiskal Provinsi Jabar.

Selain itu, kata Acuviarta, kebijakan intensifikasi pendapatan dari pajak Provinsi Jawa Barat juga tidak berhasil. Pasalnya, sudah ber­kali-kali diberikan pemutihan pajak kendaraan pun, hasilnya masih tidak optimal.

“Jadi saya kira, gunakanlah sementara dana yang ada untuk pembangunan. Jangan sampai seperti pemerintah pusat yang banyak menyerap biaya padahal ada kebijakan efisiensi. Untuk perbankan, bjb itu ranahnya UMKM. Bukan pemerintah,” kata dia.

Rencana peminjaman ini, ung­kap Acuviarta, bisa menghambat perkembangan sektor riil. Kendati begitu, ia mengerti, saat ini Jabar tentu memerlukan dana pemba­ngunan yang besar.

“Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa me­ngelola dana yang ada. Tidak besar pasak daripada tiang seperti peme­rintah pusat,” katanya.

Dia juga menilai, rencana pin­jam­an ini tidak urgen sehingga yang terpenting pemprov harus bisa menyusun skala prioritas. Apa­lagi, pinjaman yang besar itu akan berdampak nanti kepada belanja di tahun-tahun yang akan datang.

“Sederhananya, masalah fiskal negara saat ini adalah utang yang tambah besar. Tahun lalu saja, pembayaran bunga dan cicilan utang Rp 800 triliun oleh pemerintah pu­sat,” katanya.

Jika ada kekurangan dana, kata Acuviarta, masih ada sumber lain. "Saya kira pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa bernegosiasi de­ngan Menteri Keuangan supaya pemotongan dana transfer ke daerah tidak sebesar itu," tutur Acu.

Pemprov Jabar juga bisa dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendorong kinerja BUMN. Alias, masih banyak alternatif bu­kan hanya dari pinjaman.

Sementara itu, Guru Besar bi­dang Ekonomi Pembangunan FEB Unisba Prof. Atih Rohaeti Dariah lebih lentur dalam menanggapi wacana ini. Dalam sudut pandangnya, asalkan pinjaman digunakan untuk membangun infrastruktur daerah yang benar-benar menjadi tanggung jawab urusan Pemprov, maka upaya peminjaman mungkin dilakukan.

"Ekspansi fiskal melalui pinjam­an harus diperhitung­kan sedemi­kian rupa. Terutama terkait kapasitas fiskal Jabar. Ha­rus cermat dihitung, seberapa besar payment capacity daerahnya," katanya.

Atih menilai, perlu diperhitung­kan pula risiko jika potensi untuk membayar tidak tercapai. Pertimbangan lainnya, jika terjadi bencana (force majeur) lain yang perlu kesiapan dana memadai.

“Artinya, jangan terjebak hasrat ekspansi fiskal yang kurang hati-hati. Sehingga perhitungan dan antisipasi mitigasi risikonya harus clear. Jika ini tidak optimal dilakukan, lebih baik tidak usah ber­utang," kata Atih. (Eva Fahas, Novianti Nurulliah)***

Berita Pilihan

Beasiswa Siswa Miskin di Swasta Disiapkan, Gubernur Dedi Mulyadi Andalkan Geser Anggaran APBD Jabar

Satu Tahun Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Memimpin Jawa Barat, Klaim Terjadi Perubahan Positif

DPRD Jawa Barat dari Berbagai Fraksi Angkat Bicara Kinerja Satu Tahun Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

Para Pengamat Soroti Berbagai Masalah dalam Satu Tahun Dedi Mulyadi Memimpin Provinsi Jawa Barat

Gubernur Dedi Mulyadi Janji Bangun Rumah Panggung Tahan Gempa

Dedi Mulyadi Tegaskan Hak Korban TPPO Prioritas

Tags

pinjaman

Dedi Mulyadi

Terkini

HUT ke-80 Kodam Siliwangi, MQ Iswara: Siliwangi dan Rakyat Jabar Tak Terpisahkan 20 Mei 2026, 16:51 WIB

Sapi Kurban Presiden Prabowo di Sukabumi Capai 1,17 Ton, Predator Jadi Sorotan Warga 20 Mei 2026, 10:50 WIB

Gelombang Panas di Mekah Capai 48 Derajat, Jemaah Haji Indonesia Diminta Waspada 20 Mei 2026, 10:40 WIB

Jemaah Haji Asal Tegal Jalani Amputasi Jempol Kaki di Mekah, Tetap Semangat Beribadah 20 Mei 2026, 10:30 WIB

Jemaah Calon Haji Kuningan Kloter 39 Dilepas Haru dari Islamic Center Menuju Kertajati 20 Mei 2026, 10:20 WIB