BPKH Transformasi Pengelolaan Dana Haji Menuju Kedaulatan Ekonomi

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah melakukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan dana haji, dari sekadar penyedia layanan (procurement) menjadi pelaku investasi strategis. Langkah ini bertujuan agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah global, mengingat jumlah jemaah Indonesia mencapai lebih dari 1,7 juta orang setiap tahunnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan bahwa pembentukan BPKH Limited pada tahun 2023 merupakan instrumen utama untuk masuk ke ekosistem ekonomi di Tanah Suci. Fokus lembaga ini mencakup sektor properti, transportasi, hingga logistik yang selama ini didominasi oleh pihak eksternal.

"Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman, tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut. Ini merupakan tahapan pertama untuk pergeseran gradual dari pengadaan menuju investasi," ungkap Arief dalam keterangan resminya pada Rabu (18/2/2026).

Saat ini, BPKH Limited telah mengelola aset berupa hotel dan armada bus di Arab Saudi. Keuntungan dari investasi tersebut diklaim telah memberikan nilai manfaat yang kembali kepada jemaah. Meski demikian, BPKH mengakui perlunya penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ini dapat berjalan lebih komprehensif tanpa hambatan birokrasi.

Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa upaya ini bukan bentuk komersialisasi ibadah, melainkan langkah profesional untuk menjaga kedaulatan ekonomi. "Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara. Tata kelolanya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jemaah," tegas Fadlul.

Peningkatan Layanan Jemaah

Salah satu bukti nyata dari intervensi ekonomi ini adalah perbaikan layanan konsumsi. Pada musim haji 2025, jemaah mendapatkan kepastian makan tiga kali sehari pada fase pra dan pasca Armuzna, meskipun di tengah kendala regulasi tenaga kerja dan logistik yang ketat di Mekkah.

Ke depan, BPKH juga merancang pembangunan Kampung Haji sebagai bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi. Fasilitas terpadu ini diharapkan menjadi basis permanen bagi Indonesia di Arab Saudi untuk melayani kebutuhan logistik dan akomodasi jemaah secara mandiri. Strategi ini diharapkan mampu memutus ketergantungan pada vendor asing sehingga dana haji dapat berputar kembali untuk kepentingan jemaah Indonesia.