BPK Soroti Kurangnya Koordinasi dalam Pengembangan Pariwisata Berau

kaltim kece.id Meski memiliki potensi alam yang luar biasa, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Berau dinilai masih belum berjalan optimal. Temuan ini diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur.

Catatan ini pula menjadi salah satu sorotan utama dalam perjalanan panjang transformasi sektor pariwisata Berau. Meski demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, memandang temuan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi fase transisi perubahan sektor pariwisata yang signifikan.

Dalam tiga tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih, sektor pariwisata menghadapi sejumlah tantangan.

"Setelah kepemimpinan Ibu Bupati, pariwisata Berau mulai bertransformasi. Komitmen Bupati untuk memajukan sektor ini mendorong kami di Disbudpar untuk berbenah dan meningkatkan kinerja," kata Andi, pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, kepada kaltimkece.id, Senin, 29 Desember 2025.

Namun, Andi menekankan perubahan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pariwisata Berau, seperti daerah lain yang sedang berkembang, memerlukan tahapan yang sistematis dan berkelanjutan.

"Ini bukan revolusi, tetapi transformasi yang dilakukan secara bertahap. Kami harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mendukung perkembangan jangka panjang," jelas Andi.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, lanjut dia, adalah menyatukan berbagai bidang yang berada di bawah naungan Disbudpar Berau. Bidang pemasaran, pengembangan destinasi, kebudayaan, hingga usaha jasa pariwisata semuanya harus bekerja seiring, meski masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Sejak 2023, Disbudpar Berau mulai fokus mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana di destinasi wisata utama. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berau, pembangunan ini dilakukan tanpa bantuan dari pihak ketiga. Andi menuturkan meskipun anggaran terbatas, pihaknya berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

"Anggaran ini digunakan untuk penataan dan pembangunan di sejumlah destinasi wisata seperti Labuan Cermin, Pulau Kakaban, dan Teluk Sumbang. Kami berusaha memaksimalkan setiap rupiah yang ada," ungkapnya.

Andi mengakui mengingat keterbatasan dana, pembangunan di lokasi wisata utama kerap dilakukan dalam beberapa tahap. Beberapa destinasi sudah menunjukkan perbaikan signifikan. Fasilitas yang sebelumnya kurang memadai kini sudah mulai diperbaiki, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kalimantan Timur, salah satu catatan penting yang ditemukan adalah kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata. Disbudpar Berau merasa perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Andi menyampaikan bahwa sejak temuan BPK tersebut dikeluarkan, pihaknya segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Bahkan sebelum rekomendasi resmi dari BPK diterbitkan, Disbudpar Berau telah mengadakan sejumlah rapat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah (PD) untuk menyamakan visi pembangunan pariwisata ke depan.

"Kami sudah melakukan rapat lintas PD yang dipimpin oleh Bapelitbang untuk menyamakan langkah dan tujuan pembangunan pariwisata Berau ke depan," ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung percepatan transformasi ini, Disbudpar Berau juga sedang mempersiapkan revisi Peraturan Daerah Berau 3/2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2016-2031.

Perda ini, menurut Andi, sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika sektor pariwisata yang terus berkembang. Revisi Perda melibatkan berbagai tenaga ahli dari perguruan tinggi ternama seperti Politeknik Pariwisata Negeri Bandung, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mulawarman.

"Kami targetkan dokumen revisi perda bisa selesai pada akhir 2026 dan kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah," tambahnya.

Setiap langkah yang diambil kini semakin mengarah pada penguatan tata kelola sektor pariwisata yang lebih baik di masa depan.

"Proses transformasi ini tidak mudah, tetapi kami terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dan pelayanan. Kami juga terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat," ujarnya. (*)