Mahasiswa Desak Evaluasi Menteri Pendidikan Tinggi Terkait Isu Rangkap Jabatan

Gelombang desakan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi semakin menguat dari kalangan mahasiswa. Sejumlah elemen kampus menyuarakan perlunya peninjauan kembali arah kebijakan kementerian di tengah dinamika pendidikan tinggi nasional.

Di Makassar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Aspirasi ini dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap tata kelola pendidikan tinggi.

Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.

Praktisi Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Makassar (UNM), Fery Ashari, memandang dinamika ini sebagai momentum krusial untuk pembenahan kelembagaan secara proporsional. Ia menilai kementerian sedang menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan konstruktif bagi dunia akademik. “Kementerian diharapkan mampu keluar dari ambiguitas kebijakan agar fokus pada mandat utama, yakni pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap terap,” ujar Fery dalam keterangannya pada Rabu, 18 Februari 2026.

Isu rangkap jabatan menjadi salah satu sorotan utama yang dikhawatirkan dapat memecah konsentrasi pimpinan kementerian. Sektor pendidikan tinggi yang kompleks dan multidimensi membutuhkan fokus penuh dari pemegang kebijakan.

Fery juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Regulasi tersebut secara jelas melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain atau pimpinan di perusahaan negara maupun swasta.

Menurut catatan Mureks, evaluasi tata kelola perlu menitikberatkan pada tiga aspek penting. Pertama, menjaga netralitas jabatan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kedua, memastikan efektivitas kepemimpinan agar tidak terjadi pembagian fokus dalam fungsi strategis. Ketiga, menjaga kredibilitas kebijakan agar terhindar dari persepsi konflik kepentingan.

Aspirasi mahasiswa diperkirakan akan terus bergulir. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dilaporkan tengah mempersiapkan aksi nasional bertajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia”. Aksi ini direncanakan berlangsung pada 23 hingga 27 Februari 2026, sebagai bentuk pengawasan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan arah pembangunan pendidikan nasional.