AS Larang Impor Router Asing, Keamanan Siber Jadi Prioritas

Latar Media - JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat melalui Federal Communications Commission (FCC) resmi melarang impor semua router konsumen baru yang diproduksi di luar negeri. Ini adalah langkah keras terbaru terkait kekhawatiran keamanan siber di negeri peman sam.

Kebijakan ini menjadi bagian dari eskalasi tekanan terhadap perangkat elektronik buatan China, yang selama ini mendominasi sekitar 60 persen pasar router rumah tangga di AS. Router sendiri merupakan perangkat vital yang menghubungkan komputer, ponsel, hingga perangkat pintar ke internet—alias “gerbang utama” dunia digital.

FCC menegaskan larangan ini hanya berlaku untuk produk baru dan tidak memengaruhi penggunaan atau impor model lama. Namun, pesan yang disampaikan jelas: risiko keamanan dianggap terlalu besar untuk diabaikan.

Dalam pernyataannya, FCC menyebut hasil kajian yang melibatkan Gedung Putih menemukan bahwa router impor dapat menjadi “ancaman serius” bagi keamanan siber nasional. Perangkat tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk melumpuhkan infrastruktur kritis AS secara cepat dan luas.

FCC juga mengungkap bahwa celah keamanan pada router asing telah dieksploitasi oleh aktor jahat untuk menyerang rumah tangga, mengganggu jaringan, melakukan spionase, hingga mencuri kekayaan intelektual. Beberapa serangan siber besar seperti “Volt Typhoon” dan “Salt Typhoon” disebut sebagai contoh nyata.

Namun kebijakan ini masih memberikan pengecualian bagi perangkat tertentu yang dinilai aman oleh Pentagon.

Langkah FCC ini mendapat dukungan dari kalangan legislatif, termasuk John Moolenaar, Ketua Komite Khusus DPR AS untuk isu China. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah penting untuk melindungi AS dari serangan siber yang terus meningkat.

Di sisi lain, pihak China belum memberikan tanggapan resmi atas kebijakan ini.

Ketegangan juga merambah ke ranah hukum. Jaksa Agung Texas sebelumnya menggugat TP-Link Systems, produsen router berbasis di California yang memiliki akar dari perusahaan China, atas dugaan praktik pemasaran menyesatkan dan potensi akses data oleh Beijing. TP-Link membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan akan membela reputasinya.

Menariknya, pemerintahan Donald Trump sebelumnya sempat menunda rencana pelarangan penjualan domestik router TP-Link, menandakan dinamika kebijakan yang masih terus berkembang.

Langkah FCC ini mengikuti kebijakan serupa pada Desember 2025 yang melarang impor drone baru asal China, mempertegas arah kebijakan AS yang makin agresif dalam membatasi teknologi asing di sektor strategis.