Latar Media - Kementerian Pariwisata mengusulkan pembentukan kelompok kerja lintas kementerian/lembaga guna mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Bali. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengemukakan bahwa kajian dari World Bank menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur dasar di Bali. Kebutuhan tersebut mencakup sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pariwisata, dengan estimasi kebutuhan investasi antara US$16,4 hingga 24,7 miliar.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Widiyanti menyampaikan pentingnya membentuk kelompok kerja untuk meninjau prioritas pembangunan infrastruktur yang mendesak dan dapat segera dieksekusi. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah sebagai faktor kunci dalam menjaga reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Kemenpar mendorong dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan remediasi sampah laut, pemetaan sistem open dumping, serta percepatan penyediaan infrastruktur TPS 3R di destinasi wisata.
Widiyanti juga menyatakan perlunya percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem perizinan OSS. Saat ini, baru 28 RDTR yang terintegrasi dari target 73 RDTR. Ia menyoroti peluang pengembangan wisata kapal pesiar di Bali dan berharap sinergi antarkementerian/lembaga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta tata kelola kawasan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.