Tiga Catatan Pengamat soal Pidato Anies Baswedan yang Menyebut Istilah 'Pribumi'

Pidato perdana Anies Baswedan setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta memicu perdebatan luas, terutama karena menyebut istilah “pribumi” dalam konteks kolonialisme. Pernyataan itu ramai diperbincangkan di media sosial dan, hingga Selasa (17/10), telah dicuitkan lebih dari 140.000 kali di Twitter.

Dalam pidatonya, Anies menyampaikan, “Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.” Ia juga mengutip pepatah Madura, “Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami,” seraya mengingatkan agar Jakarta tidak mengalami situasi di mana pihak yang bekerja justru tidak menikmati hasilnya.

Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, terpilih setelah mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017 yang berlangsung panas dan diwarnai kasus hujatan agama yang menimpa Ahok.

Tiga observasi dari Tom Pepinsky

Tom Pepinsky, dosen perbandingan politik program Asia Tenggara di Universitas Cornell, Amerika Serikat, menuliskan tiga kajian penting terkait pidato tersebut.

• Pesan kolonialisme dianggap masih bergema. Menurut Pepinsky, Anies mampu mengangkat pesan politik yang mengaitkan persoalan sosial ekonomi dengan dampak kolonialisme. Ia menilai Anies (atau penulis pidatonya) meyakini pesan itu masih relevan dan bergema di masyarakat.

• Dinilai seperti pidato presiden, bukan gubernur. Pepinsky menilai pidato itu menyerupai pidato seorang kandidat yang menyiapkan diri untuk pemilihan presiden 2019, dengan menempatkan Jakarta sebagai pusat politik dan memosisikan diri sebagai politisi nasional. Ia juga menyoroti penggunaan peribahasa dari berbagai daerah—Aceh, Batak, Banjar, Madura, Minahasa, dan Minang—yang dibaca sebagai upaya berbicara kepada publik lintas wilayah di Indonesia.

• Target yang dipahami publik: etnik Cina Indonesia. Pepinsky menulis bahwa setiap orang Indonesia yang mendengar pidato itu akan memahami sasaran implisitnya adalah etnik Cina Indonesia. Ia menilai pidato tersebut mengaitkan Cina Indonesia dengan masa kolonial dan warisannya dalam politik sehari-hari. Pepinsky juga menyinggung bahwa Anies merupakan keturunan Hadrami, sembari menambahkan pandangannya bahwa elite kaya Arab Indonesia tidak mengalami diskriminasi seperti yang dihadapi etnik Cina Indonesia di kota-kota seperti Jakarta.

Tanggapan pengamat UI: “membuat sekat baru”

Pengamat politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani (Dani), menilai penyebutan kolonialisme dalam konteks Jakarta “terlalu jauh”. Namun ia mengakui pidato Anies sebagai gubernur baru berada di luar perkiraan banyak orang, terutama karena pilihan diksi yang dianggap tendensius.

Terkait pandangan bahwa pidato itu bernuansa nasional, Dani menyatakan sepakat dengan Pepinsky. Meski demikian, ia menilai penggunaan bahasa daerah juga bisa dibaca sebagai upaya Anies menghargai keragaman Jakarta sebagai kota “melting pot”.

Namun Dani menekankan, pidato tersebut lebih tampak sebagai pidato politik ketimbang pidato kerja. Ia menyebut, sepengetahuannya, pelantikan gubernur di berbagai daerah biasanya diisi pidato yang berfokus pada rencana kerja lima tahun dan komitmen memenuhi janji, bukan pidato yang memunculkan banyak tafsir.

Soal istilah “pribumi”, Dani menilai pidato itu berpotensi “membuat sekat baru” di Jakarta. Ia mengatakan, dalam konteks Pilkada yang baru berlalu—di mana gubernur yang kalah adalah etnik Tionghoa—penyebutan “pribumi” mudah diasosiasikan dengan isu SARA dan segregasi etnik yang pada masa kolonial pernah digunakan untuk memecah belah.

Dani menambahkan, bagi sebagian pemilih Basuki, pidato tersebut dapat terasa kurang sensitif karena mereka menanti agenda kerja gubernur baru, namun yang muncul justru diksi yang memunculkan kembali perdebatan identitas.

Konsekuensi politik dinilai sulit diprediksi

Dalam blog yang diterbitkan Selasa (17/10), Pepinsky menulis bahwa konsekuensi pidato ini bagi Jakarta dan politik Indonesia sulit diprediksi. Ia juga menyatakan bahwa istilah “pribumi” dan “nonpribumi” masih hidup dalam politik Indonesia, dan ketika seorang politikus terkemuka mengeksploitasi hal tersebut, itu menunjukkan kelihaian politik.