Olahraga

Pemkab Jeneponto Terima Penghargaan atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Latar Media - Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Bappeda menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga)/BKKBN atas keberhasilan dalam menyusun Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 secara tepat waktu dan berkualitas.

Penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga)/BKKBN ini diserahkan langsung oleh Deputi Kebijakan Strategi KemendukBangga, Ukik Kusuma Kurniawan kepada Kepala DPPKB Jeneponto, St Meriam dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (3/3).

Kepala DPPKB Jeneponto St Meriam menyatakan bahwa dokumen yang disusun bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital untuk menjawab tantangan demografi.

"Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini adalah komitmen Pemkab Jeneponto untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Kami ingin memastikan warga Jeneponto siap menghadapi era Indonesia Emas 2045 dengan perencanaan yang matang dari sekarang," ujarnnya usai menerima penghargaan disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jeneponto Salmawati Paris, dan Kepala Bappeda Alfian Afandy Syam.

Menurut dia, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas dedikasi Pemkab Jeneponto dalam merancang strategi kependudukan jangka panjang.

Dokumen Peta Jalan tersebut dinilai memenuhi standar kualitas yang akan menjadi acuan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Jeneponto hingga 5 tahun ke depan.

Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi solid antara instansi teknis, perencanaan, dan penggerakan masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya turut mengapresiasi kabupaten/kota yang menunjukkan progresivitas tinggi dalam program Bangga Kencana, mengingat isu kependudukan dan stunting tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

Kegiatan Rakorda ini juga dihadiri Deputi Kebijakan Strategi Kemendukbangga/BKKBN RI, Unsur Forkopimda Sulsel, DPRD Sulsel, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PKK se-Sulsel, Sejumlah Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Kepala OPD KB dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel.(*/Inf)