Sumber Foto: Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Ekonomi
KLH/BPLH Dorong Pendanaan Iklim lewat Nilai Ekonomi Karbon Multiskema untuk Capai Target NDC
Nomor : SR.260/HUMAS/KLH-BPLH/10/2025
– Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui pengembangan pendanaan iklim yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Sebagai National Focal Point UNFCCC, KLH/BPLH telah menyampaikan 1st Biennial Transparency Report (BTR) pada tahun 2024 yang mencakup kebutuhan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk mencapai target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional/Nationally Determained Contribution (NDC Indonesia).
Dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% (CM1) dengan upaya sendiri dan 43,2% (CM2) dengan dukungan pembiayaan global. Laporan tersebut menegaskan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat basis pendanaan iklim nasional.
“Annex 1st BTR telah melaporkan pemetaan kebutuhan dan dukungan yang diterima untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Kebutuhan pendanaan iklim sebesar 282 milyar USD dengan kebutuhan untuk aksi mitigasi sebesar 281,18 milyar USD dan adaptasi sebesar 816,52 milyar USD. Kebutuhan terbesar berasal dari sektor energi sebesar 245,996 milyar USD dan kebutuhan sebesar 21,62 milyar USD untuk sektor FOLU, serta secara berturut sebesar 13 milyar USD untuk sektor limbah, 504 juta USD untuk sektor pertanian, dan 65 juta USD untuk sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk/Industrial Processes and Product Use (IPPU),” jelas Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto.
Sejak 2016, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem Climate Budget Tagging (CBT) untuk memperkuat transparansi pendanaan iklim. Alokasi dana mitigasi naik signifikan dari 3,18 miliar USD pada 2016 menjadi 15,15 miliar USD pada 2017, dan terus meningkat. Sepanjang 2018–2024, total alokasi mencapai 31,74 miliar USD, dengan rata-rata 4,5 miliar USD per tahun. Upaya optimalisasi terus dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana iklim nasional.
“Indonesia terus meningkatkan keragaman sumber pendanaan NDC dan perluasan kondisi pemungkin untuk memobilisasi pendanaan. Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Multiskema merupakan salah satu langkah yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pendanaan iklim berdasarkan mandat Pasal 6 Persetujuan Paris dan kerangka regulasi yang ada,” lanjut Ary Sudijanto.
Melalui pendekatan multiskema perdagangan karbon, Indonesia membuka ruang bagi sektor swasta untuk memperkuat efisiensi dan mengadopsi teknologi rendah karbon. Di sisi lain, masyarakat dapat berpartisipasi melalui proyek-proyek skala kecil yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketahanan iklim.
Indonesia telah mencatat keberhasilan memperoleh:
1. Result-Based Payment (RBP) pada skema REDD+ untuk sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), dengan total pendanaan mencapai 103,8 juta USD dari Dana Iklim Hijau/Green Climate Fund (GCF);
2. 180 juta USD dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF);
3. 216 juta USD Result-Based Contribution (RBC) dari Pemerintah Norwegia; dan
4. kerja sama bilateral Pasal 6 Persetujuan Paris dengan Pemerintah Jepang dan Norwegia yang ditargetkan memperkuat dukungan pendanaan sektor energi, termasuk transisi proyek Clean Development Mechanism (CDM) yang kini diterapkan pada 14 proyek energi nasional.
“Penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lima Independent Crediting Scheme membuka peluang perdagangan karbon melalui 54 metodologi untuk pendekatan technology-based dan 58 metodologi untuk pendekatan nature-based. Pendanaan iklim pada multiskema perdagangan karbon diharapkan dapat meningkatkan investasi dari berbagai pihak dalam proyek yang berkontribusi pada penurunan GRK,” papar Ary Sudijanto.
Kebutuhan investasi besar diidentifikasi di berbagai sektor, seperti energi untuk pembangunan pembangkit listrik, konservasi energi, dan jaringan gas, sektor IPPU untuk alokasi modernisasi proses industri dan pengendalian emisi, serta limbah yang dipergunakan untuk fasilitas pengelolaan dan pengangkutan sampah di tiap provinsi. Untuk FOLU dan pertanian, pendanaan difokuskan pada implementasi Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, pengembangan biogas, serta penerapan varietas padi rendah emisi.
Melalui integrasi Nilai Ekonomi Karbon Multiskema, Indonesia menegaskan langkah nyata memperkuat pendanaan iklim nasional guna mencapai target ambisius NDC Indonesia. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan transaksi karbon, tetapi juga memperkuat aksi nyata mitigasi dan adaptasi di seluruh sektor pembangunan nasional.
