Sosial

Kemnaker Perkuat Sinergi dengan BP Tapera untuk Akses Hunian Layak Buruh

Latar Media - Menteri Kemnaker Yassierli rapat dengan menteri lainnya (Humas Kemnaker).

PRIORITAS, 27/2/2026 (Jakarta): Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi pekerja/buruh melalui penguatan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menaker menyampaikan bahwa berdasarkan capaian tahun 2025, segmen pekerja/buruh menjadi kelompok terbesar dalam kepesertaan program BP Tapera. Meski demikian, ia tetap mendorong pekerja yang belum memanfaatkan program tersebut untuk mengoptimalkan kepesertaannya.

“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli saat menghadiri Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dalam forum tersebut, Menaker menegaskan kesiapan Kemnaker untuk membantu BP Tapera melakukan pemetaan kebutuhan program secara lebih komprehensif. Pemetaan itu mencakup besaran kebutuhan, penyusunan grand design, penentuan lokasi, hingga preferensi hunian para pekerja.

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya Kemnaker juga telah mendukung sosialisasi program BP Tapera di 10 titik guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi pekerja terhadap skema tabungan perumahan tersebut.

Menurutnya, masih terdapat potensi yang dapat terus dioptimalkan dalam pelaksanaan program. Karena itu, Kemnaker mendorong BP Tapera untuk memperluas kemitraan dengan berbagai pihak agar harapan buruh terhadap akses hunian layak dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Rapat komite tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta pimpinan BP Tapera.

Penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pada tahun pelaksanaan 2026, sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pekerja—termasuk hunian layak—merupakan prioritas dalam agenda perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja nasional. (P-*r/gr)