Kemenkeu Perkuat Strategi Komunikasi Fiskal di Era Digital
Latar Media - JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini bukan sekadar angka statistik. Karenanya membutuhkan strategi komunikasi yang matang, mengingat publik lebih menyukai informasi ringkas dan emosional ketimbang data teknis keuangan. Pranata Humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Amalia Nugraha menyebut tantangan tersebut sebagai ekonomi perhatian (attention economy).
Menurut Amalia, penggunaan istilah ekonometrik yang rumit kerap membuat topik anggaran terasa berjarak dari keseharian warga. Imbasnya, pemerintah sering kalah cepat merespons desas-desus keliru di tengah masyarakat. Sebagai gambaran, saat laporan kinerja awal tahun 2025 memperlihatkan defisit fiskal Rp31,2 triliun, publik langsung meresponsnya melalui spekulasi negatif akibat minimnya pemahaman terhadap kerangka rancangan anggaran.
Ketidakpastian opini masyarakat di ruang digital sangat berisiko memengaruhi persepsi investor beserta perhitungan biaya dana pasar keuangan nasional. Padahal, platform media sosial telah berubah menjadi arena utama perbincangan isu perekonomian negara. "Dalam attention economy, narasi APBN harus diolah sedemikian rupa sehingga selalu menarik, mudah dipahami, dan relevan di mata publik," urai Amalia dalam artikelnya di laman Media Keuangan Kemenkeu, Senin (23/2/2026).
Mengacu pada dinamika tersebut, Amalia menilai tim komunikasi pemerintah harus segera mengevaluasi cara penyampaian pesan. Terlebih, hasil riset Indonesian Treasury Review menunjukkan bahwa kredibilitas sumber informasi sangat menentukan tingkat kepercayaan warga terhadap kebijakan ekonomi. "Komunikasi publik ideal harus membuka ruang dialog dua arah agar publik merasa didengar dan dipahami," tegasnya.
Pendekatan Visual dan Kolaborasi
Guna merealisasikan dialog dua arah tersebut, humas pemerintah wajib merancang ulang penyajian statistik melalui visualisasi menarik dan penceritaan yang relevan. Pengemasan grafik interaktif, misalnya, akan mempermudah warga saat memahami dampak langsung suatu kebijakan terhadap kualitas layanan publik. Narasi yang mengedepankan hasil konkret terbukti ampuh memancing interaksi positif dari pengguna internet.
Selain visualisasi data, menurut Amalia, kolaborasi bersama tokoh opini tepercaya turut memperbesar peluang penerimaan pesan resmi di berbagai komunitas digital tanpa terkesan kaku. Keterlibatan barisan akademisi hingga praktisi ekonomi sangat membantu pemerintah dalam menahan laju penyebaran disinformasi pajak secara serentak.
Selaras dengan itu, institusi publik juga perlu menyediakan platform interaktif agar warga leluasa berpartisipasi mendiskusikan ragam topik anggaran. Keterlibatan aktif ini sanggup mencegah timbulnya ruang gema (echo chamber) yang berisi tumpukan opini menyesatkan. Langkah kolaboratif tersebut akan semakin kuat apabila dibarengi kerja sama berkesinambungan dengan media massa arus utama guna memperluas jangkauan edukasi ekonomi.
Pada akhirnya, strategi komunikasi yang monoton hanya akan memicu ketidakpercayaan warga terhadap pengelola keuangan negara. "Keberhasilan komunikasi fiskal bakal menentukan legitimasi kebijakan dan kestabilan ekonomi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkas Amalia. (Arfrian R.)
Recent News
