Latar Media - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah ditentukan oleh komunikasi yang efektif dan tingkat kepercayaan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat.
Pada Rabu, 15 Juli 2026, Nezar Patria memberikan penjelasan mengenai tantangan komunikasi pemerintah dalam era digital. Ia menyatakan bahwa perubahan dalam cara masyarakat mengakses informasi mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima dengan baik.
Nezar menjelaskan bahwa saat ini, pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Hal ini menuntut komunikasi kebijakan untuk bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital. Ia menyoroti kompleksitas yang muncul akibat algoritma media sosial yang lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen daripada fakta. Nezar juga mengidentifikasi polarisasi, echo chamber, dan fenomena post-truth sebagai dampak dari dinamika informasi yang ada.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Nezar menekankan pentingnya pendekatan komunikasi pemerintah yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, seperti social listening dan analisis sentimen, diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis komunikasi.
Nezar menyampaikan bahwa praktik komunikasi kebijakan dari berbagai negara dapat menjadi referensi untuk memperkuat komunikasi publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas informasi sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan menyatakan bahwa humas pemerintah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan serta menghubungkan negara dan masyarakat.