Sosial

Dukungan APJAKER Halteng terhadap Aksi Buruh Terkait Pengurangan RKAB

Latar Media - Ketua Asosiasi Pengusaha Penyedia Jasa Ketenagakerjaan (APJAKER) Kabupaten Halmahera Tengah, Simon Burnama, menyatakan dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh PUK SP KEP SPSI Kabupaten Halmahera Tengah pada Selasa, 21 Juli 2026. Dukungan ini diberikan sebagai respons terhadap kebijakan pengurangan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 yang berpotensi mengancam lapangan kerja.

Awal Kejadian

Pernyataan dukungan Simon disampaikan setelah deklarasi pembentukan APJAKER Halmahera Tengah. Ia menekankan bahwa aksi damai PUK SP KEP SPSI merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja serta menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Perkembangan

Simon menjelaskan bahwa pengurangan kuota produksi PT Weda Bay Nickel (WBN) dapat berdampak serius bagi perekonomian daerah. Data dari APJAKER menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat memangkas jumlah pekerja dan kontraktor hingga 65 persen, yang setara dengan belasan ribu tenaga kerja dari total sekitar 18.000 orang yang bergantung pada operasional perusahaan tersebut. Ancaman PHK massal ini akan merugikan banyak keluarga dan berpotensi melemahkan daya beli masyarakat, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bisnis lokal lainnya.

Kondisi Terakhir

APJAKER Halmahera Tengah mengecam kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi besar jika tidak mempertimbangkan keberlangsungan lapangan pekerjaan. Mereka meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan sebelum mengambil keputusan strategis di sektor pertambangan. Selain itu, APJAKER menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah: meninjau kembali pengurangan kuota produksi, membuka forum diskusi dengan berbagai pihak sebelum menetapkan kebijakan, dan menjamin perlindungan bagi pekerja lokal untuk mencegah PHK massal.