Dewan Pers Dorong Keberanian Jurnalis Menghadapi Ancaman Kebebasan Pers

KBR, Jakarta – Dewan Pers menekankan pentingnya keberanian jurnalis dalam menghadapi intimidasi dan ancaman saat menjalankan tugas jurnalistik. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap tindakan penyitaan kartu identitas wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.

Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers, Abdul Manan, mengakui bahwa wartawan seringkali menghadapi intimidasi, terutama ketika meliput isu-isu sensitif. Ia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai kekerasan terhadap jurnalis dapat meningkatkan kesadaran publik untuk mengawasi tindakan pejabat publik. "Wartawan tidak dapat mengendalikan reaksi orang lain terhadap pekerjaan mereka, tetapi mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak berdiam diri ketika menghadapi intimidasi dan kekerasan," ujarnya.

Abdul Manan juga menekankan bahwa sikap yang mengarah pada represi tidak boleh dianggap biasa, karena jurnalis memiliki peran penting dalam memberikan fakta dan memenuhi hak informasi masyarakat. Situasi intimidasi yang berulang dapat menciptakan ketakutan di kalangan jurnalis.

Ia mengapresiasi langkah Biro Pers Sekretariat Presiden yang mengembalikan hak liputan wartawan CNN Indonesia, menekankan bahwa tindakan pencabutan kartu identitas merupakan kesalahan yang harus segera diperbaiki. "Pejabat publik, termasuk Presiden, harus siap menghadapi pertanyaan apapun dari wartawan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik," jelasnya.

Kasus pencabutan kartu identitas tersebut menjadi sorotan setelah percakapan Diana di grup wartawan Istana beredar di media sosial, yang kemudian memicu reaksi negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.

Kebebasan Pers yang Terancam

Dalam konteks kebebasan pers, Abdul Manan menegaskan bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan pers masih menjadi isu yang sangat penting. Dia menilai bahwa tindakan pencabutan kartu identitas terhadap Diana Valencia mencerminkan adanya ancaman terhadap kebebasan pers. "Diana bertanya tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak, yang seharusnya menjadi perhatian Presiden," tambahnya.

Menurut Abdul, pejabat publik harus siap menjawab pertanyaan apa pun dari media. Mengambil tindakan untuk membatasi akses liputan hanya akan merugikan citra pemerintah. Meski situasi telah diperbaiki dengan kembalinya kartu identitas, kasus ini tetap menjadi pengingat penting tentang kondisi kebebasan pers di Indonesia. "Kebebasan pers seharusnya bermanfaat tidak hanya bagi wartawan tetapi juga bagi masyarakat," tuturnya.

Catatan Kekerasan terhadap Jurnalis

Saat ini, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis masih sering terjadi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat hingga 3 Mei 2025, terdapat 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyatakan bahwa situasi kebebasan pers di Indonesia terus memburuk dan masa depan jurnalisme independen semakin mengkhawatirkan.

Hasil survei AJI pada Maret 2025 menunjukkan bahwa 75,1 persen jurnalis di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital. Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025, Indonesia menempati peringkat ke-127, turun dari peringkat ke-111 pada tahun sebelumnya.

Peran Komunitas Pers

FORUM Pemred Indonesia menyatakan bahwa negara harus memastikan tidak ada penghalangan terhadap kerja jurnalistik di Indonesia, termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan. Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menegaskan bahwa menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Retno dan Abdul Manan sepakat bahwa pemerintah harus konsisten dalam menjalankan undang-undang dan melindungi wartawan saat menjalankan tugasnya. Komunitas pers diharapkan memberikan perlindungan dan advokasi bagi jurnalis yang mengalami intimidasi. "Kami berharap insiden seperti pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tidak akan terulang di masa depan," tutup Abdul Manan.