Nasional

Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Jabar

• Oleh Smart Newsroom
• 01 Jul 2026 18:15
• 5

Latar Media - BANDUNG, TINTAHIJAU.COM — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan ditargetkan lunas pada 2030.

Dikutip dari KOMPAS, Dedi mengatakan, pinjaman itu diajukan untuk mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur besar di Jawa Barat dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.

“Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar,” katanya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil karena kondisi fiskal daerah mengalami tekanan. Pada 2026, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang hingga Rp 2,458 triliun sehingga berdampak pada kemampuan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun,” katanya.

Menurut Dedi, pinjaman tersebut diperlukan agar sejumlah proyek strategis tetap berjalan, di antaranya pembangunan underpass di Kota Cimahi dan jembatan layang (flyover).

“Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass,” tutur Dedi.

Ia memastikan, cicilan pinjaman tidak akan melewati masa jabatannya dan seluruh kewajiban ditargetkan selesai pada 2030. “Selama saya memimpin. Tidak boleh lebih,” tegasnya.

Selain proyek yang dibiayai melalui pinjaman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan.

Jalur tersebut akan menghubungkan Terminal Whoosh, melingkar ke Kota Baru Parahyangan hingga Cipatat. Pembangunan jalan direncanakan dilakukan oleh pihak swasta, yakni pengembang Kota Baru Parahyangan, sehingga pemerintah provinsi tidak menanggung biaya konstruksi.

“Jadi saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk pembangunannya,” ucapnya.

Rencana pinjaman itu telah disampaikan kepada DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan surat pengajuan dari gubernur sudah diterima dan akan dibahas sesuai mekanisme.

“Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pinjaman daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD,” kata Iswara.

Menurutnya, dalam surat tersebut dijelaskan rencana tambahan pinjaman Rp 2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Saat ini, pembahasan masih dalam tahap perencanaan lanjutan.